India Coret 4 Juta Warga di Assam dari Daftar Penduduk

AFP PHOTO/PIB/Handout

Dalam foto yang dirilis Biro Informasi Pers India (PIB), Rabu (13/9/2017), Perdana Menteri India Narendra Modi (kanan), PM Jepang Shinzo Abe (tengah), dan Akie, istri Abe, memberikan salam penghormatan pada patung Mahatma Gandhi di Sabarmati Ashram, Ahmedabad, India.

MUMBAI, SENIN - Pemerintah India pada Senin (30/7/2018) menyatakan bahwa sebanyak 4.007.707 warga di Negara Bagian Assam telah dicoret dari daftar penduduk India karena mereka tidak mempunyai dokumen yang sah.

Langkah Pemerintah India tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masa depan orang-orang di wilayah tersebut. Sailesh, Komisaris Umum Registrasi dan Sensus India, mengatakan bahwa mereka yang dicoret dari daftar penduduk India itu tidak akan dideportasi dari India dan akan diberi kesempatan untuk mengajukan banding.

Lebih dari 30 juta warga telah menunjukkan dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka. Daftar baru warga India itu hanya memuat nama warga yang dapat membuktikan bahwa mereka telah berada di Assam sebelum tahun 1971, yakni masa ketika jutaan warga mengungsi saat terjadinya perang kemerdekaan Bangladesh dan masuk ke India bersama anak keturunan mereka.

Kritik yang muncul mengatakan bahwa itu adalah langkah terbaru pemerintah sayap kanan di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan jumlah mayoritas Hindu India dengan mengorbankan kelompok minoritas Muslim. India akan menggelar pemilihan umum tahun depan.

Pemerintah Assam telah mendatangkan 25.000 anggota pasukan keamanan ekstra dari luar negara bagian jika terjadi masalah.

Memicu protes

Berita mengenai isu kependudukan tersebut memicu protes oposisi di parlemen nasional. Mereka memaksa penundaan sidang majelis tinggi.

Menurut Sailesh, lebih dari empat juta orang dari 30 juta warga yang mendaftar untuk masuk daftar penduduk India tersebut telah dikeluarkan dari daftar itu.

”Tidak ada warga asli India yang perlu khawatir karena ada banyak kesempatan untuk mereka mendaftarkan nama mereka di pendaftaran akhir,” kata Sailesh pada konferensi pers di Guwahati, kota terbesar Assam.

Dia mengatakan bahwa banding dapat dilakukan di bawah ”prosedur yang ditetapkan” mulai 30 Agustus 2018. Daftar penduduk definitif harus diselesaikan pada Desember mendatang. ”Kami akan memberikan bantuan kepada siapa saja yang namanya tidak termasuk dalam daftar itu dan siapa pun yang ingin mengajukan klaim dan keberatan terkait hal ini,” kata Sailesh menambahkan.

Partai Modi Bharatiya Janata yang memenangkan suara di Assam pada 2016 telah berjanji untuk mengusir imigran gelap asal Bangladesh yang mayoritas Muslim dan melindungi hak-hak kelompok pribumi. Sepertiga penduduk Assam beragama Islam. Negara Bagian Assam adalah satu-satunya negara bagian di India yang mengumpulkan daftar warganya.(REUTERS/AFP/LOK)