Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, dan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland (dari kiri ke kanan) tersenyum setelah sesi foto bersama dalam Forum Regional ASEAN di Singapura, 4 Agustus 2018.
NUSA DUA, KOMPAS Sektor swasta dan lembaga wadah pemikir atau think tank mulai dilibatkan dalam konferensi tingkat menteri negara-negara peserta Bali Process Ke-7 di Nusa Dua, Bali. Pelibatan para pihak tersebut diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama menghadapi persoalan penyelundupan dan perdagangan manusia secara global.
Konferensi Bali Process tahun ini tetap digelar mulai 6-7 Agustus 2018 meski sebelumnya terjadi gempa di Pulau Lombok. Sebanyak 27 menteri luar negeri, termasuk Menlu RI Retno LP Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop, telah berada di Denpasar dan dipastikan hadir dalam konferensi tersebut.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pelibatan sektor swasta dan lembaga wadah pemikir dirasa sangat penting untuk mencegah dan mengatasi penyelundupan dan perdagangan manusia antarnegara.
Sektor swasta adalah pengguna dan juga pengatur yang berhubungan dengan tenaga kerja. Keterlibatan mereka dalam forum seperti Bali Process diharapkan dapat menegakkan komitmen pada norma dan aturan praktik kerja untuk mencegah pelanggaran terhadap pekerja lintas negara. ”Dari lembaga think tank diharapkan muncul ide-ide penguatan upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian kasus-kasus. Ide-ide yang keluar di forum itu diharapkan dapat dikerjakan dan atau dikerjasamakan bersama- sama,” kata Febrian.
Mekanisme konsultatif
Bali Process adalah konferensi yang diprakarsai Indonesia dan Australia sejak tahun 2002. Sebanyak 48 pihak bertindak sebagai anggota, terdiri dari 45 negara dan entitas serta tiga organisasi internasional), dan 28 pengamat yang terdiri 18 negara dan 10 organisasi.
Bali Process adalah mekanisme konsultatif tertua dan sekaligus satu-satunya di dunia yang melibatkan negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Tujuan Bali Process adalah menjadi forum berbagi informasi dan kerja sama penanganan perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas negara.
”Selama 15 tahun Bali Process, forum ini membahas semuanya, mulai dari mekanisme dan para pihak. Masalah ketenagakerjaan tidak akan pernah selesai, maka kerangka mekanisme kerja sama itu yang kami dorong untuk diperkuat,” kata Febrian.
Dalam konferensi itu, Febrian bertindak dalam keketuaan bersama dengan wakil Pemerintah Australia yang diwakili Geoffrey Shaw dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.
Shaw menyatakan, 12 bulan terakhir menjadi periode yang paling aktif dalam Bali Process. Aneka kegiatan dan agenda digelar, seperti forum bisnis dan pemerintah, serta mekanisme konsultasi antarpemerintah.
Salah satu terobosan terkini sebelumnya Bali Process adalah kontribusi dalam penanganan krisis migrasi ireguler di Laut Andaman tahun 2015 dan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. (BEN)
