Lima negara yang bertepi ke Laut Kaspia, yakni Rusia, Iran, Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan, Minggu (12/8/2018), di Aktau, Kazakhstan, menandatangani kesepakatan bersejarah soal status hukum Laut Kaspia.
Laut Kaspia dengan luas 371.000 kilometer persegi dikenal merupakan perairan tertutup terluas di dunia dan mengandung kekayaan migas berlimpah. Laut itu disebut mengandung cadangan minyak 50 miliar barrel dan 300 triliun meter kubik gas.
Kesepakatan bersejarah oleh lima negara tersebut dicapai setelah hampir 30 tahun negara-negara itu bersengketa soal cara pembagian kekayaan Laut Kaspia. Sengketa itu muncul sejak ambruknya Uni Soviet tahun 1989. Iran selama ini bersikeras meminta jatah 50 persen kekayaan Laut Kaspia dengan dalih bahwa tiga negara—Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan—bekas negara anggota Uni Soviet.
Menurut Teheran, kesepakatan pertama antara Iran dan Kekaisaran Rusia tahun 1841 terkait Laut Kaspia menegaskan pembagian kontrol secara bersama dengan porsi 50-50 atas laut tersebut. Iran lalu mencapai kesepakatan kedua dengan rezim komunis di Moskwa pada 1924 setelah ambruknya rezim Kekaisaran Rusia dengan pola pembagian kontrol 50-50 atas laut itu.
Pada 1942, Iran dan Uni Soviet mencapai kesepakatan ketiga dengan porsi kontrol 50-50 atas Laut Kaspia. Karena itu, setelah ambruknya Uni Soviet tahun 1989, Iran tetap bersikeras mendapat jatah kontrol 50-50.
Namun, Moskwa menolak keras tuntutan Teheran. Alasannya, Uni Soviet sudah bubar dan, dengan demikian, tuntutan Iran sudah tidak relevan lagi. Perbedaan pendapat Teheran-Moskwa itu menyebabkan solusi atas sengketa di Laut Kaspia buntu selama hampir 30 tahun.
Kesepakatan bersejarah oleh lima negara tersebut dicapai setelah hampir 30 tahun negara-negara itu bersengketa soal cara pembagian kekayaan Laut Kaspia.
Semua presiden Iran, mulai dari Hashemi Rafsanjani (1989-1997), Mohammad Khatami (1997-2005), Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013), menuntut porsi 50-50. Kini, tiba-tiba Presiden Hassan Rouhani tak lagi menuntut 50-50, tetapi menerima usulan Rusia, yaitu semua negara yang bertepi ke Laut Kaspia memiliki hak kontrol sesuai panjang pantainya.
Rusia yang memiliki pantai terpanjang, yaitu 2.990 kilometer, mempunyai hak kontrol terbesar atas laut itu. Berikutnya Kazakhstan dengan 1.894 kilometer, Turkmenistan 1.768 kilometer, Iran 740 kilometer, dan Azerbaijan 713 kilometer.
Artinya, setelah hampir 30 tahun, Iran kini menerima jatah porsi hanya sekitar 13 persen atas Laut Kaspia, jauh berkurang dari era Uni Soviet saat Iran memiliki porsi 50 persen.
Faktor geopolitik
Mengapa Rouhani mau menerima porsi sekitar 13 persen itu, yang dulu ditolak keras oleh presiden-presiden Iran sebelumnya? Sejumlah analis menyebutkan, Rouhani bersedia menerima porsi sekitar 13 persen jatah Laut Kaspia itu karena faktor geopolitik saat ini, yaitu terkait pertarungan AS-Iran setelah langkah Presiden AS Donald Trump membatalkan secara sepihak kesepakatan nuklir Iran, Mei lalu.
Salah satu butir isi kesepakatan Laut Kaspia yang ditandatangani, Minggu lalu, menegaskan, negara yang tidak bertepi ke Laut Kaspia dilarang keras menempatkan dan menyebarkan kekuatan militer di laut tersebut. Butir ini bertujuan mencegah Kazakhstan, Turkmenistan, dan Azerbaijan—yang hendak bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)—mengizinkan pasukan NATO atau AS ditempatkan di Laut Kaspia.
Dalam hal ini, Rusia-Iran memiliki kepentingan sama, yakni mencegah keberadaan NATO/AS di Laut Kaspia.
Selain itu, Rouhani menghendaki kesediaan Iran menerima porsi sekitar 13 persen itu dibalas imbalan Rusia mendukung Iran terkait sanksi AS terhadap Teheran saat ini, yakni Moskwa mengabaikan sanksi AS atas Iran. Rouhani juga ingin agar Rusia tetap menerima keberadaan Iran di Suriah dan menolak tuntutan Israel yang menghendaki Iran keluar dari Suriah.
Dengan kata lain, Iran memberi konsesi di Laut Kaspia, tetapi mendapat keuntungan di Suriah dan meraih komitmen Rusia untuk mengabaikan sanksi AS atas Iran.