Pengusaha Indonesia Diundang untuk Kembangkan Filipina Selatan

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerima lawatan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano (kedua dari kiri), Senin (20/8/2018), di Jakarta. Dalam lawatan itu, Cayetano menyampaikan undangan kepada pengusaha Indonesia untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi di kawasan Filipinan selatan, khususnya pada proyek infrastruktur dan transportasi.

JAKARTA, KOMPAS -- Pemerintah Filipina mengundang para pengusaha Indonesia agar terlibat dalam pembangunan ekonomi di kawasan Filipina selatan. Sektor infrastruktur dan transportasi menjadi tawaran utama.

Undangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano kepada Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi. Cayetano bertandang ke Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin (20/8/2018). Lawatan itu dilakukan di sela kunjungan Cayetano bersama delegasi Filipina pada Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

"Kami membahas beberapa hal, antara lain, kerja sama ekonomi," kata Retno.

Kerja sama ekonomi Indonesia-Filipina bisa dilakukan di berbagai bidang. Kepada Retno, Cayetano membahas agar pihak swasta lebih dilibatkan dalam kerja sama ekonomi kedua negara.

Secara khusus, dibahas pula soal keterlibatan dunia usaha Indonesia untuk pengembangan ekonomi di kawasan Filipina selatan. Kawasan itu menjadi salah satu perhatian pemerintah Filipina.

AFP PHOTO / TED ALJIBE

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (tengah) berpose untuk foto bersama Ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Murad Ebrahim (ketiga dari kiri, berpeci), Presiden Senat Vicente Sotto (kelima dari kiri), serta mantan Presiden Filipina dan kini ketua Parlemen Filipina Gloria Arroyo (keempat dari kanan) dalam upacara penyerahan dokumen yang ditandatangani tentang Undang-Undang Organik bagi Wilayah Otonomi Muslim Mindanao Bangsamoro kepada MILF di Istana Malacanang, Manila, Filipina, 6 Agustus 2018. Melalui Undang-Undang itu, Duterte memberi otonomi lebih luas pada Muslim Filipina di wilayah selatan negaranya dengan harapan mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Direktur Kerja Sama Asia Tenggara pada Kementerian Luar Negeri Denny Abdi mengatakan, kawasan Filipina selatan memang belum terbangun sebaik kawasan lain di Filipina. Karena itu, kini pemerintah Filipina berupaya menggenjot pembangunan di kawasan tersebut dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan transportasi.

Kawasan Filipina selatan terutama dikendalikan etnis Moro yang mendapat hak otonomi. Secara kultural, Indonesia dan Moro relatif dekat.

Indo-Pasifik

Retno mengatakan, tema lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah konsep Indo-Pasifik. Filipina dinyatakan menyokong konsep Indo-Pasifik versi Indonesia.

Konsep Indo-Pasifik versi Indonesia itu diharapkan bisa menjadi konsep yang disepakati bersama oleh seluruh anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Kesepakatan itu diharapkan bisa tercapai dalam Pertemuan Puncak ASEAN pada November 2018 di Singapura.

AP PHOTO/JOSEPH NAIR

Sidang retreat Forum Regional ASEAN (ARF) dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN di Singapura, 4 Agustus 2018.

Dalam konsep Indo-Pasifik versi Indonesia, kerja sama antaranggota ASEAN menjadi salah satu tumpuan. Keterhubungan negara-negara ASEAN akan membuat konsep Indo-Pasifik yang mengutamakan dialog dan penghormatan terhadap hukum internasional akan lebih mudah diterima negara-negara lain di kawasan.

Bukan hanya soal Indo-Pasifik yang diharapkan Indonesia akan dibahas di Pertemuan Puncak ASEAN pada November 2018. Indonesia juga berharap pertemuan itu dapat menjadi ajang serah terima dokumen ratifikasi perjanjian batas zona ekonomi ekslusif (ZEE) antara Indonesia dengan Filipina.

Pada 2017, Indonesia dan Filipina sudah menyepakati perbatasan ZEE kedua negara. Kespakatan itu membutuhkan ratifikasi di kedua negara agar bisa berlaku secara efektif.

Retno mengatakan, Indonesia berharap serah terima dokumen bisa dilakukan lebih cepat. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, September mendatang, bisa menjadi alternatif. Di sela sidang Majelis Umum PBB, biasanya digelar aneka pertemuan bilateral.