Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban menyampaikan pidato dalam debat tentang situasi di Hongaria di Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis, 11 September 2018.
BRUSSELS, SELASA - Parlemen Uni Eropa akan melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban telah melanggar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan blok ini. Jika mosi disetujui dua pertiga dari 750 anggota parlemen Eropa, tidak tertutup kemungkinan Orban akan dikenai sanksi.
UE akan melakukan voting sesuai dengan Pasal 7 Traktat Uni Eropa. Proses ini sudah pernah diterapkan pada Polandia yang dianggap melakukan reformasi konstitusi yang mengancam independensi lembaga yudikatif. Sanksi terberat adalah negara bersangkutan kehilangan hak suaranya di UE.
UE menuduh Orban telah mengancam nilai-nilai yang dibangun para pendiri blok ini. Orban juga dituduh telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada kediktatoran di negerinya, antara lain dalam hal independensi pengadilan, kebebasan akademik, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta hak bagi pengungsi dan minoritas.
Secara frontal Orban juga menolak mandat yang diberikan UE pada 2015 untuk menampung imigran berdasarkan kuota.
Didukung populis
Sebelum voting dilakukan, Orban berpidato di parlemen Eropa, Selasa (11/9/2018). Orban menegaskan bahwa kebijakannya yang anti-imigran sesuai dengan ”suasana hati” para pemilih di Eropa yang akan memilih anggota parlemen baru di Strasbourg pada Mei 2019.
Ketua Parlemen Eropa Guy Verhofstadt menyatakan, anggota parlemen memiliki pilihan yang sangat jelas. ”Apakah akan mendukung kebebasan di Uni Eropa dengan memberikan sanksi kepada Orban atau menyerah pada tekanan kelompok ekstrem kanan yang anti-kebebasan,” kata Verhofstadt.
AP PHOTO/ALESSANDRA TARANTINO
pencari suaka dari Gambia duduk di sebuah kamp yang didirikan oleh kelompok bantuan Baobab, di Roma, Senin, 18 Juni 2018. Setelah secara dramatis memblokir kapal kelompok kemanusiaan dari membawa lebih banyak lagi migran yang diselamatkan di laut ke pelabuhan Italia,
Langkah Orban diapresiasi oleh kelompok populis di UE yang memunculkan gagasan untuk penyatuan aliansi kubu populis di Eropa menjelang pemilihan parlemen Eropa 2019.
Pimpinan partai ekstrem kanan Austria Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache menyatakan, dirinya akan ”gembira” menyambut partai Orban bergabung dalam blok yang sama. Hal senada juga dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini yang mengutarakan kekagumannya pada Orban.
Namun, tidak semua anggota parlemen kanan, khususnya dari Partai Rakyat Eropa (EPP), setuju dengan langkah Orban, termasuk tokohnya yang vokal, Jean-Claude Juncker yang juga Presiden Komisi Eropa yang sering berbenturan dengan Orban. EPP saat ini diketuai Manfred Weber, yang pekan lalu mengumumkan akan mencalonkan Jean-Claude Juncker sebagai presiden Komisi Eropa kembali.
Kelompok konservatif di parlemen Eropa asal Austria kemarin menyatakan akan mendukung mosi terhadap Orban yang dianggap terus melanggar nilai- nilai UE. Hal itu dikemukakan Kanselir Austria Sebastian Kurz dari Partai Rakyat, yang berada dalam satu blok dengan partai Orban di parlemen Eropa.
