Amerika Serikat berupaya menghadang upaya China mengembangkan jaringan internet di Papua Niugini. Langkah itu merupakan bagian dari perebutan pengaruh antara China dan AS di kawasan Pasifik Selatan.
Wakil Duta Besar AS untuk Australia James Caruso membenarkan, AS bersama sejumlah negara mengawasi proyek Huawei di Papua Niugini. ”Kami sedang menyiapkan tawaran tandingan. Idenya adalah memberi pilihan. Ini bukan bermaksud mengatakan: jangan berbisnis dengan China. Tawaran China sudah berada di atas meja, terserah kita mau bersaing atau tidak,” ujarnya, Jumat (28/9/2018), di Sydney.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan tidak mengerti yang dimaksud Caruso. Ia hanya menyatakan China terus mengembangkan hubungan dengan Papua Niugini dan sejak lama memberikan bantuan tanpa syarat politik apa pun. Bantuan-bantuan dinyatakan menguntungkan perekonomian Papua Niugini dan disambut hangat negara itu.
Huawei mulai membangun jaringan induk internet Papua Niugini dan negara-negara Pasifik Selatan dua tahun lalu. Proyek itu akan membentang 5.457 kilometer kabel bawah laut untuk menghubungkan 14 kota pesisir di kawasan Pasifik Selatan.
Huawei mulai membangun jaringan induk internet Papua Niugini dan negara-negara Pasifik Selatan dua tahun lalu.
Huawei tidak menyebutkan kapan proyek itu akan tuntas. Untuk proyek di Papua Niugini, China menyediakan dana 200 juta dollar AS.
AS dan sekutunya memandang proyek ini sebagai bagian dari upaya China untuk memperluas pengaruh di Pasifik Selatan yang diperebutkan karena kekayaan sumber daya maritimnya. Selain itu, suara negara-negara Pasifik Selatan juga diperlukan dalam forum-forum internasional.
Australia menyikapi proyek Huawei dengan memutus kontrak dengan perusahaan itu. Awalnya, Huawei mendapat kontrak membangun jaringan telekomunikasi seluler di Australia. Canberra melarang Huawei membentangkan kabel dari Sydney ke Papua Niugini dan Kepulauan Solomon.
Kabel internet dipandang semakin penting bagi keamanan suatu negara. Australia membentuk divisi khusus untuk mengurusi masalah ini. (REUTERS)