BIRMINGHAM, SELASA - Inggris tidak akan memberikan keistimewaan terhadap warga negara Uni Eropa pasca-Brexit. Inggris hanya akan memprioritaskan para migran yang memiliki keterampilan tinggi.
Pernyataan PM Inggris Theresa May dalam Kongres Partai Konservatif di Birmingham, Selasa (2/10/2018), itu sekaligus mengakhiri aturan pergerakan bebas Uni Eropa di Inggris. Aturan UE itu memberikan kebebasan kepada warga UE untuk bermukim dan bekerja di negara-negara UE yang menjadi anggotanya.
”Sistem baru ini akan mengakhiri untuk selamanya pergerakan bebas. Untuk pertama kali setelah puluhan tahun, negara ini akan kembali mengontrol dan memilih siapa yang boleh masuk ke negeri ini,” kata May.
Berdasarkan sistem baru itu, para pelamar dari berbagai negara yang ingin bekerja di Inggris harus memenuhi ketetapan upah minimum dan hanya bisa membawa keluarganya masuk ke Inggris jika disponsori pemberi kerja. Meski demikian, berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sekitar tiga juta warga UE yang saat ini bermukim di Inggris tetap diizinkan tinggal, termasuk jika tidak tercapai kesepakatan antara Inggris dan UE.
Menurut rencana, May akan menggunakan ”kartu” ini untuk bernegosiasi dengan UE. Jika warga UE ingin memperoleh kebebasan masuk ke Inggris, Inggris juga harus memperoleh kesepakatan perdagangan bebas dengan UE.
Masalah imigrasi menjadi isu yang memecah warga Inggris, di saat Eropa dibanjiri pengungsi pada 2015. Selain itu, lebih dari 1 juta warga UE telah bermukim di Inggris sejak delapan negara bekas Eropa Timur bergabung dengan UE pada 2004. ”Sudah terlalu lama masyarakat merasa diabaikan dalam isu imigrasi dan para politisi tidak menanggapinya dengan serius,” kata May.
Anggota parlemen dari Partai Buruh, David Lammy, mengatakan, mengakhiri pergerakan bebas warga dari UE adalah ”sabotase diri”. ”Ini akan mengunci kita dari blok perdagangan tunggal yang berada di depan pintu kita,” kata Lammy.
UE bersiap
Uni Eropa juga bersiap untuk menghadapi kemungkinan Brexit berakhir tanpa kesepakatan. Perancis telah merekrut tambahan 700 petugas bea cukai di perbatasan sebagai antisipasi jika negosiasi berakhir tanpa kesepakatan. ”Kita benar-benar harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, yaitu tidak adanya relasi legal dengan Inggris,” kata Menteri Anggaran Perancis Gerald Dermanin.
Menurut Dermanin, UE akan kembali menerapkan aturan perbatasan sehingga perusahaan-perusahaan di luar UE tidak memiliki akses ke pasar tunggal. Kepada surat kabar Los Echos, Darmanin mengatakan, barang-barang yang datang dari Inggris akan menghadapi empat prosedur bea cukai yang berbeda, sedangkan saat ini hanya satu. Setiap truk akan bertambah waktu tunggu selama 2 menit untuk pengecekan di perbatasan dan hal itu berpotensi menimbulkan antrean panjang di pelabuhan.
Parlemen UE juga meminta agar Menlu Inggris Jeremy Hunt meminta maaf karena menyamakan UE dengan Uni Soviet. Komisioner dari Lituania, Vytenis Andriukaitis, menyatakan bahwa ia lahir di kamp kerja paksa Gulag dan pernah dipenjara oleh agen keamanan KGB. ”Saya akan dengan senang hati menjelaskan kepada Anda tentang perbedaan utama antara UE dan Uni Soviet, kapan pun,” kata Andriukaitis.