Disepakati, Kesepakatan Multilateral di Udara

foto-foto: KOMPAS/AGNES THEODORA WOLKH WAGUNU

Berbagai ragam pesawat jet eksekutif dari sejumlah perusahaan penerbangan, seperti Bombardier, Dassault, Gulfstream, dan Embraer, dipajang di pameran kedirgantaraan Singapore Airshow 2018, 6-11 Februari lalu. Indonesia dilihat sebagai salah satu pasar yang paling menjanjikan di kawasan Asia Pasifik untuk bisnis pesawat jet eksekutif.

SINGAPURA, JUMAT - Sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN menandatangani kesepakatan bersama panduan menangani gesekan tak terduga antarpesawat militer negara-negara anggotanya. Disebut-sebut, panduan itu sebagai pakta multilateral pertama di dunia untuk menangani insiden militer di udara. Panduan itu akan dimintakan persetujuan kepada delapan negara mitra, yakni Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Kesepakatan itu ditandatangani menteri pertahanan negara anggota ASEAN pada Pertemuan Menteri Pertahanan Negara-negara ASEAN Ke-12 (ADMM) yang berlangsung di Singapura, Jumat (19/10/2018). Forum ADMM kali ini mengangkat konsep Strengthening Cooperation, Building Resilience. Panduan sukarela dan tidak mengikat tentang pertemuan armada udara itu disusun di atas kode yang ada untuk mengelola pertemuan armada di laut yang diadopsi tahun lalu oleh ASEAN dan kedelapan mitra itu.

”Dengan senang hati saya mengumumkan pedoman multilateral pertama untuk pertemuan di udara antara pesawat militer telah diadopsi,” kata Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen kepada media. ”Ini merupakan sebuah pencapaian yang signifikan.”

Para menteri ASEAN itu dijadwalkan bertemu dengan delapan mitra internasional mereka, Sabtu (20/10). Ng Eng Hen mengatakan, ASEAN akan meminta persetujuan mereka atas pedoman yang telah disepakati itu. Kerangka pedoman tersebut menyatakan bahwa pakta itu diperlukan karena pertumbuhan dan kemakmuran Asia yang meningkat telah mendorong peningkatan lalu lintas maritim dan udara di wilayah ASEAN.

Sebelumnya, AS dan China pada 2015 telah menandatangani perjanjian tentang hotline militer dan peraturan yang mengatur pertemuan armada di udara. Namun, bahkan dengan pedoman yang ada, ketegangan tetap ada, terutama di kawasan Laut China Selatan (LCS). China mengklaim hampir seluruh wilayah sibuk itu. Sementara sejumlah negara lain, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, juga memiliki klaim wilayah di kawasan itu.

Panduan yang diajukan ASEAN berusaha untuk lebih maju daripada Deklarasi Perilaku Para Pihak di LCS 2002, yang sebagian besar telah diabaikan oleh negara-negara penuntut, khususnya China. Negara-negara ASEAN juga setuju mengadopsi inisiatif bersama sebagai pelantar untuk bertukar informasi tentang ”terorisme, radikalisme, ekstremisme, kekerasan, dan ancaman non-tradisional lainnya”.

Latihan militer bersama

Terkait LCS, ASEAN menyatakan mencapai kesepakatan dengan China untuk kali pertama menggelar latihan militer angkatan laut. Latihan yang baru pertama kali digelar antarpara pihak itu dijadwalkan berlangsung sepekan penuh, yakni pada 22-28 Oktober 2018. Latihan bersama itu akan digelar di perairan dekat Zhanjiang, China.

Ng Eng Hen mengatakan, latihan bersama itu diharapkan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain sekaligus kepercayaan diri. Meski diharapkan juga bertujuan menurunkan tensi ketegangan di LCS, sikap waspada tetap diberlakukan AS. Menteri Pertahanan AS Jim Mattis hadir dalam forum menteri pertahanan ASEAN di Singapura itu. Mattis mengatakan, Washington mengharapkan kerja sama yang konstruktif dengan Beijing. Namun, diakuinya, AS tetap awas dengan militerisasi di kawasan LCS. (AFP/AP/REUTERS/BEN)