Anggaran Italia dan Bayangan Krisis Utang Uni Eropa

(RICCARDO ANTIMIANI/ANSA VIA AP)

Menteri Ekonomi dan Keuangan Italia, Giovanni Tria, berbicara dengan latar belakang bergambar kepala anggaran Uni Eropa, Pierre Moscovici, dalam sebuah program televisi RAI TV di Roma, Rabu (24/10/2018). Komisi Eropa menolak proposal anggaran Italia karena dinilai menyalahi aturan penganggaran negara di Uni Eropa.

Bayang-bayang krisis utang di Uni Eropa menguat. Hal ini terjadi setelah Komisi Eropa menolak rancangan anggaran keuangan Italia untuk tahun 2019, Selasa (23/10/2018), karena negara itu dinilai secara terang-terangan melanggar peraturan Uni Eropa tentang belanja publik. Roma diminta mengajukan rancangan anggaran baru dalam waktu tiga pekan atau siap menghadapi tindakan disipliner dari UE.

Komisi Eropa menyatakan, mereka pernah berurusan dengan Perancis, Spanyol, Portugal, dan juga pemerintahan Italia sebelumnya yang melanggar peraturan fiskal UE. Namun, tidak satu pun dari pelanggaran itu sama mencoloknya dengan rancangan anggaran Italia terbaru. ”Pemerintah Italia secara terbuka dan sadar menentang komitmen yang dibuatnya,” kata Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis.

”Drama” UE dengan Italia bermula ketika pemerintahan koalisi euroskeptik negara itu, yang terdiri dari partai sayap kanan Liga yang dipimpin Matteo Salvini dan Gerakan Lima Bintang yang dipimpin Luigi Di Maio, ingin memotong beberapa pajak. Mereka berkeinginan mengembalikan reformasi pensiun, memperkenalkan pendapatan universal, dan pengampunan pajak untuk memerangi penggelapan pajak.

Defisit 2,4 persen

Namun, langkah-langkah tersebut diperkirakan akan meningkatkan defisit anggaran Italia menjadi 2,4 persen pada 2019. Hal itu berarti tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintahan sebelumnya, yakni target defisit 0,8 persen.

Padahal, Komisi Eropa dan para investor sudah khawatir dengan tumpukan utang besar Italia yang setara dengan 131,2 persen dari total produk domestik bruto (PDB) pada triwulan II-2018. Data Eurostat menunjukkan, tingkat utang itu menjadi yang terbesar kedua di zona euro setelah Yunani, negara yang mengalami krisis utang dan membuat geger UE beberapa tahun silam.

Sejauh ini, Pemerintah Italia bergeming. Dalam sebuah surat kepada Komisi Eropa pada awal pekan ini, Italia mengakui bahwa rancangan tersebut melanggar aturan UE, tetapi dikatakan bahwa Roma akan tetap mengacu pada rancangan anggaran itu. Wakil Perdana Menteri Luigi Di Maio menanggapi penolakan Komisi Eropa dengan meminta ”rasa hormat” bagi orang Italia.

”Ini adalah anggaran Italia pertama yang tidak disukai Uni Eropa. Saya tidak terkejut. Ini adalah anggaran Italia pertama yang ditulis di Roma dan bukan di Brussels,” ujar Di Maio melalui media sosial Facebook.

Gambaran kekhawatiran atas terjadinya kemungkinan buruk berupa krisis utang di UE menguat. Bisa seperti kiamat, demikian The Economist mengingatkan. Pemerintah dan bank yang lemah dapat menyeret satu sama lain, sebagaimana ditampilkan dalam krisis utang Yunani, Irlandia, Spanyol, dan Portugal.

Aturan zona euro telah membatasi kemampuan pemerintah untuk menyelamatkan bank. Meski begitu, aneka saluran menghubungkan keduanya. Bank mempunyai kepemilikan besar atas utang negara. Pemberi pinjaman dan kedaulatan terhubung melalui ekonomi.

Jika bank berurusan dengan kerugian pada eksposur negara dengan meminjamkan lebih sedikit kepada perusahaan individu, hal itu berpotensi melemahkan keuangan publik. Padahal, bank-bank di Italia dijejali utang publik sejak 2011, antara lain karena sejumlah jenis utang diberi ruang oleh regulator. Utang perbankan Italia itu diperkirakan mencapai 390 miliar euro (450 miliar dollar AS), mencapai sepersepuluh dari total aset mereka. Kenaikan imbal hasil secara langsung pun memengaruhi kesehatan keuangan bank karena biaya dana meningkat.

Aturan UE menyatakan, defisit tidak boleh melebihi 3 persen dari PDB dan utang publik tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB. Media CNBC menulis, meski rancangan anggaran Italia dapat menimbulkan defisit dalam batas 3 persen, meningkatkan defisit telah membuat marah Komisi Eropa karena negara-negara anggota UE harus bekerja mengikuti aturan.

Sekarang, Komisi Eropa dapat merekomendasikan Dewan Eropa meluncurkan Prosedur Defisit Berlebihan (EDP) pada Italia. Pada dasarnya, EDP mengharuskan negara yang bersangkutan melakukan rencana korektif dan mengikuti kebijakan yang mengikutinya sesuai tenggat. Negara- negara di kawasan Euro yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dapat didenda.

(BENNY D KOESTANTO)