Foto bertanggal 13 Juni 2017 ini memperlihatkan Jaksa Agung AS Jeff Sessions saat memberikan keterangan di sidang Komite Seleksi bidang Intelijen Senat AS di Capitol Hill, Washington, DC, AS. Sessions mengundurkan diri sebagai jaksa agung, Rabu (7/11/2018), atas permintaan Presiden Donald Trump.
Selembar surat pengunduran diri Jaksa Agung Amerika Serikat Jeff Sessions, Rabu (7/11/2018), seperti mengonfirmasi saja atas keinginan Presiden Donald Trump untuk memecatnya. Apalagi, dalam salah satu kalimat pada surat itu disebutkan kata-kata "sesuai dengan permintaan Anda".
Sessions dalam pemilu presiden 2016 adalah salah seorang pendukung utama Trump. Selama Sessions menjabat sebagai jaksa agung, loyalitasnya kepada pemerintah tidak diragukan. Dia, misalnya, mendukung kebijakan mencoret pendanaan bagi kota atau negara bagian yang memberi "perlindungan" pada imigran gelap. Sessions juga mendukung larangan bagi warga dari beberapa negara Muslim untuk masuk AS.
Salinan surat pengunduran diri Jaksa Agung AS Jeff Sessions yang difoto di Washington dengan latar belakang foto ruang ekterior kantor Departemen Kehakiman AS, Rabu (7/11/2018).
Trump ketar-ketir. Penyidikan kasus itu bisa "tak terkendali". Sudah hampir dua tahun Trump memerintah, penyidikan skandal Rusia tersebut belum juga berhenti. Malah penyidikan yang dipimpin mantan Direktur FBI itu semakin lama semakin berkembang. Sampai saat ini, sudah 32 orang didakwa terkait tindakan empat mantan pembantu Trump di masa kampanye.
Investigasi masih belum tuntas dan membayangi pemerintahan Presiden Trump. Muller, yang dikenal sangat profesional, antara lain juga telah mendengar kesaksian Roger Stone, mantan pengacara sekaligus orang kepercayaan Trump tentang peretasan yang dilakukan Rusia terhadap surat-surat elektronik petinggi Demokrat.
SAUL LOEB / AFP
Foto bertanggal 1 Agustus 2013 ini memperlihatkan mantan Direktur Biro Penyelidik Federal AS (FBI) Robert Mueller saat berpidato pada upacara perpisahan sebagai penghormatan terhadap Mueller di kantor Kehakiman AS, Washington, AS. Mueller memimpin tim penyelidik khusus yang menangani kasus dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan Presiden tahun 2016.
Pilihan sikap
Sebagai Jaksa Agung, Sessions seharusnya bisa mengawasi penyidikan itu karena tim pimpinan Muller bekerja di bawah institusi yang dipimpinnya. Jaksa Agung mempunyai cakupan pekerjaan yang sangat luas, karena juga membawahi Departemen Kehakiman di mana FBI menginduk. Namun, khusus untuk kasus dugaan kongkalikong antara Trump dan Rusia, Sessions melepaskan kewenangannya sebagai pejabat tertinggi yang bisa mengawasi jalannya penyidikan.
Bukan hanya Trump yang menyayangkan sikap Sessions dalam kasus itu. Matthew Whitaker, salah seorang kepala staf di Kejaksaan Agung, bahkan secara terbuka mengkritik penyidikan yang dilakukan Muller. Whitaker menilai Muller sudah melewati batas. Lewat tulisan opini di CNN, Agustus 2017, dia mengatakan, seharusnya Muller tidak menggali sampai soal keuangan Trump.
"Dia (Muller) hanya berwenang menginvestigasi hal-hal yang terkait dengan potensi hubungan dan koordinasi antara dua pihak—tim kampanye Trump dan pemerintah Rusia," tulisnya.
AP PHOTO/CHARLIE NEIBERGALL, FILE
Foto bertanggal 24 April 2014 ini memperlihatkan Matt Whitaker, saat menjadi kandidat Senator Iowa dari Partai Republik dan mantan jaksa, sebelum tampil dalam debat yang disiarkan televisi secara langsung di Johnston, Iowa, AS. Whitaker ditunjuk Presiden Donald Trump menjadi pelaksana tugas Jaksa Agung AS, menggantikan Jeff Sessions, Rabu (7/11/2018).
Whitaker untuk sementara menggantikan posisi Sessions sebagai Jaksa Agung. Sejumlah tokoh Demokrat mengingatkan, pengangkatan Whitaker hendaknya tidak menghentikan penyidikan yang sudah dilakukan tim pimpinan Mueller. Ketua Senat Demokrat Chuck Schumer bahkan meminta Whitaker mengikuti Sessions yang menarik diri dari pengawasan, khusus untuk kasus Trump-Rusia.
Namun, harapan tersebut agaknya sulit dipenuhi. Juru bicara Departemen Kehakiman, ketika ditanya soal itu, mengatakan, "Pejabat Jaksa Agung bertanggung jawab terhadap semua hal di bawah lingkup Departemen Kehakiman."
