Liberalisasi Ekonomi Berkeadilan Jadi Fokus

KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi

PORT MORESBY, KOMPAS - Liberalisasi sistem perdagangan dan investasi yang disepakati pada 1994 menjadi fokus negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di era ekonomi digital. Meski demikian, prinsip keadilan dan pemerataan tidak dikesampingkan dengan terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Port Moresby, Papua Niugini, Jumat (16/11/2018), memaparkan, liberalisasi perdagangan masih menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan para pemimpin APEC yang dimulai hari ini.

Isu itu dibahas mengingat tahun ini merupakan tahun penting bagi masa depan APEC. Merujuk Deklarasi Bogor tahun 1994, untuk negara berkembang, liberalisasi perdagangan dan investasi ditargetkan sudah terlaksana paling lambat tahun 2020.

”Tahun 2020 akan menjadi tahun penting bagi APEC. Para pemimpin APEC akan melihat persiapan satu tahun menjelang 2020, yang disepakati sebagai tenggat pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam Deklarasi Bogor 1994. Jadi, liberalisasi menjadi isu,” kata Retno.

Selain perjanjian perdagangan bebas, saat ini liberalisasi perdagangan dan investasi juga semakin mudah dilaksanakan karena berkembangnya ekonomi digital. Namun, perkembangan ekonomi diharapkan tidak mengenyampingkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Inklusif

Tema pertemuan para pemimpin APEC pada 2018 ini mengambil tema ”Memanfaatkan Peluang Inklusif, Merengkuh Masa Depan Digital”. Para pemimpin APEC menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif agar liberalisasi, termasuk di dalamnya ekonomi digital, menguntungkan bagi semua pihak. Inklusivitas diyakini merupakan cara untuk mendorong keadilan dalam ekonomi. Lebih jauh inklusivitas dalam ekonomi juga diyakini dapat mempersempit kesenjangan masyarakat.

Presiden Joko Widodo akan mengangkat tema itu dalam pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) di Port Moresby, Sabtu pagi ini. ”Untuk ABAC, Presiden akan bicara mengenai bagaimanapun ekonomi digital dikembangkan tanpa mengesampingkan inklusivitas,” kata Retno, menambahkan.

Presiden Jokowi—dijadwalkan tiba hari ini—akan mengikuti rangkaian pertemuan pemimpin APEC di Port Moresby pada 17-18 November. Pertemuan APEC kali ini akan dihadiri pemimpin dari 21 negara anggota. Berbeda dengan pertemuan pemimpin APEC di Danang, Vietnam, 2017 lalu, kali ini pertemuan tidak dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden China Xi Jinping sudah berada di Port Moresby sejak Rabu lalu.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya mengatakan, pertemuan itu akan menghasilkan dua dokumen. Pertama, pernyataan bersama menteri sebagai hasil pertemuan tingkat menteri pada 15 November serta deklarasi pemimpin negara-negara APEC. Salah satu isu yang dibahas para menteri adalah peningkatan konektivitas di semua tingkatan untuk mencapai integrasi ekonomi di kawasan.