BEIJING, MINGGU - Media Pemerintah China, Minggu (9/12/2018), memberitakan, otoritas keamanan di Shandong menahan 10 orang yang diduga terlibat unjuk rasa para veteran militer. Unjuk rasa itu digelar pada 4-7 Oktober lalu di Pingdu, Shandong.
Saat itu, sekitar 300 orang dari berbagai penjuru berkumpul sambil membawa panji- panji veteran militer. Mereka antara lain menuntut perhatian pemerintah atas dana pensiun dan tunjangan lainnya.
Isu itu disebutkan telah menjadi isu lama di China dan memicu sejumlah protes sporadis dalam beberapa tahun terakhir.
Akan tetapi, bagi otoritas China, unjuk rasa itu disebut ilegal. Mengutip Kementerian Keamanan Publik, laporan media pemerintah tersebut mengatakan, para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan menyebabkan sejumlah kendaraan rusak.
Di sisi lain, menyikapi protes itu, Pemerintah China telah berulang kali berjanji memperlakukan veteran secara lebih baik. Tahun ini pemerintah membentuk Kementerian Urusan Veteran.
Pembentukan Kementerian Urusan Veteran itu dilakukan pada Maret lalu dalam pertemuan tahunan parlemen. Pembentukannya merupakan bagian dari perombakan pemerintah secara lebih luas.
Misi yang diemban kementerian itu adalah memperhatikan mantan tentara dan keluhan mereka tentang perlakuan buruk yang mereka terima.
Sebagaimana disebutkan, keluhan itulah yang memicu rangkaian unjuk rasa sporadis. Salah satunya terjadi pada Februari 2017 saat sejumlah veteran militer China berunjuk rasa —selama dua hari—di pusat kota Beijing. Mereka menuntut tunjangan pensiun yang belum dibayar.
Juli lalu, berbicara dalam jumpa pers menjelang Hari Tentara, yang menandai pendirian Tentara Pembebasan Rakyat, Wakil Menteri Urusan Veteran Fang Yongxiang mengatakan, pintu mereka untuk menerima petisi tentang masalah selalu terbuka.
”Kami menentang penggunaan metode ekstrem untuk mengajukan petisi atau melaksanakan petisi massal,” ujarnya, mengacu pada protes. ”Saya berharap setiap veteran menghormati hukum,” kata Fang.
