RI-Jepang Buat Cetak Biru Relasi 2045

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo duduk diapit Pemimpin Hong Kong Carrie Lam (kiri) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sebelum pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan para pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik di APEC Haus, Port Moresby, Papua Niugini, Sabtu (17/11/2018). Ini merupakan pertemuan pertama APEC dengan pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik yang diinisiasi oleh Papua Niugini.

Di tengah kompetisi global, Indonesia dan Jepang terus meningkatkan kerja sama dan kemitraan. Kedua negara sepakat membangun visi pembangunan jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS Sebuah tim beranggotakan cendekiawan Indonesia dan Jepang menyusun cetak biru hubungan kedua negara sebagai panduan kerja sama untuk membantu Indonesia mewujudkan Visi Indonesia 2045. Cetak biru bernama ”Proyek 2045” itu mengidentifikasi tiga target bersama yang dituangkan dalam 10 tantangan bidang kerja sama.

Cetak biru Proyek 2045 itu dipresentasikan dalam seminar dua hari di Jakarta, Sabtu dan Minggu (9/12/2018). Laporan tentang proyek kerja sama RI-Jepang itu diserahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara resepsi, Sabtu malam, oleh dua ketua bersama Komite Eksekutif Proyek 2045, yakni Rektor Universitas Prefektur Kumamoto Takashi Shiraishi dan Ketua Komite Bilateral Indonesia-Jepang Kadin Muhammad Lutfi.

Pencanangan Proyek 2045 merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada 20 Januari 1958. Lebih dari 10 tahun terakhir relasi kedua negara ditetapkan sebagai hubungan kemitraan strategis.

Shiraishi mengatakan, setelah 60 tahun hubungan berjalan, fondasi kemitraan kedua negara sedang mengalami perubahan. Jika hingga akhir abad ke-20 Jepang adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia, dan Indonesia negara berkembang, pada 2040-an ke depan—dengan syarat pertumbuhan berjalan sesuai perkiraan—Indonesia akan masuk lima kekuatan ekonomi terbesar dunia bersama China, Amerika Serikat, India, dan Jepang.

”Kita perlu mengalibrasi ulang fondasi itu agar kemitraan tersebut berkembang lebih jauh,” ujar Shiraishi. ”Melihat ke depan, kemitraan ini penting bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan ini dan dunia. Laporan (Proyek 2045) menekankan, kita ingin mewujudkan kehidupan yang makmur, bebas, dan aman,” tuturnya, menambahkan.

Proyek 2045 mengacu pada visi masa depan kedua negara. Jika Indonesia—melalui dokumen rancangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional—telah merilis Visi Indonesia 2045, visi saat Indonesia berusia 100 tahun, Jepang pun telah merancang strategi jangka panjang hingga 2050, yang disebut ”Masyarakat 5.0”.

Ringkasan laporan Proyek 2045 menyebut tiga target bersama yang ingin dicapai Indonesia-Jepang ke depan, yaitu mengokohkan demokrasi dan menjadi kekuatan maritim dunia, masuk lima besar kekuatan ekonomi dunia, dan mewujudkan kualitas hidup tinggi melampaui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Implementasi tiga target itu dituangkan dalam 10 tantangan untuk pijakan kerja sama kedua negara. Ke-10 tantangan itu meliputi penguatan demokrasi, peningkatan keamanan maritim, penguatan jaringan pasokan global, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi perdesaan, perwujudan masyarakat berkeadilan, pengembangan teknologi digital, dan penanganan bencana.

Teman permanen

Lutfi mengatakan, ke-10 tantangan tersebut merupakan cetak biru yang menjadi kunci hubungan dan kerja sama kedua negara hingga 2045. Bagi Indonesia, lanjut mantan Duta Besar RI untuk Jepang tersebut, Proyek 2045 menjadi bagian dari upaya mewujudkan ambisi Indonesia masuk lima besar negara kekuatan ekonomi terbesar dunia.

”Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini 5,1 persen dari target 5,7 persen. Saya yakin, pertumbuhan itu bisa mencapai 6,4 persen yang jika tercapai akan menempatkan Indonesia menjadi nomor empat kekuatan ekonomi terbesar dunia,” kata Lutfi.

Lutfi menyebut hubungan Indonesia-Jepang dengan istilah ”teman permanen”, sementara Shiraishi menyebutnya ”sekutu de facto”. Dalam konteks keamanan maritim, Proyek 2045 menyatakan bahwa Indonesia dan Jepang harus memimpin upaya menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap terbuka dan bebas.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii mengatakan, Indonesia dan Jepang menghadapi persoalan yang sama terkait kebebasan navigasi. ”Kita tentu perlu memperluas kerja sama keamanan.

Indonesia diharapkan berbuat lebih untuk keamanan di kawasan (Indo-Pasifik) ini,” kata Shiraishi.

Kerja sama keamanan tersebut semakin dibutuhkan karena dalam perkiraan Proyek 2045, pada beberapa dekade ke depan, China, India, dan Amerika Serikat, secara unilateral bakal lebih asertif. Bagi Indonesia-Jepang, lanjut Shiraishi, Indo-Pasifik memiliki arti strategis. (SAM)