NEW YORK, rabu Laporan PBB menunjukkan, menguatnya dugaan senjata buatan Iran telah ditemukan di Yaman. Laporan itu akan dibahas dalam sidang Dewan Keamanan PBB, yang direncanakan juga dihadiri Menlu AS Mike Pompeo, di New York, AS, Rabu (12/12/2018).
Laporan kantor Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, stafnya telah memeriksa dua unit kontainer berisi alat peluncur rudal antitank yang ditemukan oleh pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman. Ditegaskan, penyelidikan tentang asal muasal senjata-senjata itu terus berlanjut. Laporan itu secara khusus akan dibahas dalam sidang DK PBB, tengah pekan ini.
”Sekretariat menemukan bahwa senjata-senjata itu memiliki karakteristik manufaktur Iran,” demikian isi laporan itu. ”Sekretariat juga memeriksa rudal darat ke udara yang sebagian dibongkar dan disita oleh koalisi pimpinan Arab Saudi, dan mengamati bahwa ciri-cirinya tampak konsisten dengan rudal Iran.”
Sejumlah negara Teluk dan AS menuduh Iran mendukung pemberontak Houthi di Yaman. Mereka juga melihat dan menggunakan faktor keterlibatan Iran itu sebagai pembenaran untuk serangan militer ke Yaman sejak 2015. Teheran menyatakan mendukung para pemberontak Houthi secara politik, tetapi membantah telah memasok persenjataan terhadap kelompok itu.
Laporan Guterres itu membahas terutama tentang kewajiban Iran menurut kesepakatan nuklir 2015. AS menarik diri dari kesepakatan itu, Mei lalu, dan telah menerapkan kembali sanksi pada Iran. Laporan Sekjen PBB menyimpulkan, Iran masih mematuhi kesepakatan nuklir yang ditandatangani Teheran dengan enam negara anggota DK PBB plus Jerman. Dengan kesepakatan itu, Iran harus membatasi program nuklirnya dengan imbalan penghentian sanksi Barat.
PBB sebelumnya menyatakan, pemberontak Houthi di Yaman menembakkan rudal-rudal buatan Iran ke Saudi. Namun, dikatakan, belum bisa dipastikan senjata-senjata ini dipasok oleh Iran. Jika benar dan bisa dibuktikan senjata-senjata itu pasokan Iran, hal itu akan menjadi pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Perundingan damai
Dalam perundingan damai Yaman yang disponsori PBB di Swedia, para pihak yang berseteru di Yaman didesak agar menyetujui langkah-langkah untuk membangun kepercayaan. Desakan itu di antaranya deeskalasi dan pengelola Pelabuhan Hodeidah di Laut Merah.
Guterres dijadwalkan menghadiri perundingan di Swedia, Kamis ini, untuk mendukung upaya utusannya, Martin Griffiths, dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa di Yaman. Guterres juga dijadwalkan bertemu dengan delegasi kelompok Houthi dan delegasi pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Kedua pihak sepakat dengan peran PBB di Pelabuhan Hodeidah, pintu masuk sebagian besar impor komersial Yaman dan bantuan-bantuan pokok ke negeri itu. Namun, mereka berbeda pandangan soal siapa yang akan mengelola kota Hodeidah. Houthi menginginkan kota itu dinyatakan zona netral. Adapun kubu Hadi ingin kota itu harus berada di bawah kontrolnya sebagai bagian dari kedaulatannya.