Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato dalam sesi General Debate di Sidang Umum PBB, Kamis (27/9/2018) sore waktu setempat, di Markas Besar PBB, New York.
Indonesia secara resmi akan aktif menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DK PBB mulai 1 Januari 2019 mendatang hingga 31 Desember 2020.
Tanggung jawab itu—selama dua tahun menjadi anggota tidak tetap DK PBB—sekaligus merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan perannya dalam upaya mendorong solusi damai untuk mengatasi konflik.
Di antara konflik besar yang menjadi keniscayaan bagi Indonesia untuk segera ambil bagian dalam forum PBB nanti adalah isu konflik Israel-Palestina.
Selain tentunya, bisa ikut andil berperan menggerakkan kembali perundingan damai Israel-Palestina yang macet total sejak April 2014. Indonesia juga bisa melakukan lobi intensif mencegah kemungkinan banyak negara mengikuti jejak Amerika Serikat (AS)yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan kemudian memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Sejak AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017, lalu memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem pada 14 Mei 2018, terjadi pertarungan antara Israel dan dunia Arab di kancah internasional tentang isu kota Jerusalem.
Israel melalui kedutaannya di seluruh dunia melobi negara tuan rumah agar mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, seperti yang dilakukan AS.
Israel diberitakan sedang melobi intensif negara Asia Selatan, seperti India dan Sri Lanka, serta negara Amerika Latin, seperti Brasil dan Argentina, agar bersedia mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Israel juga melobi negara-negara Eropa agar mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel, tetapi upaya Israel itu menemui kegagalan.
Sebaliknya, Palestina dan Liga Arab berjuang keras melobi negara mitra untuk tidak mengikuti jejak AS dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Liga Arab diberitakan akan mengirim delegasi ke Australia, Afrika, dan Amerika Latin untuk melobi negara-negara di kawasan tersebut agar tidak mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Peran Indonesia
Dalam konteks pertarungan tersebut, Indonesia bisa menggunakan forum PBB untuk memperkuat perjuangan Liga Arab dan Palestina mencegah banyak negara mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Liga Arab, Palestina, dan Indonesia bisa melakukan koordinasi intensif di forum PBB dan juga langsung di kawasan untuk menggagalkan lobi Israel yang berusaha keras membujuk banyak negara mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sebelumnya Indonesia telah memainkan peran positif dengan mengajak Australia mengakui negara Palestina setelah Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Sabtu (15/12/2018) mengakui Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel (Kompas, 16/12).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan, Indonesia mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem dan mencatat posisi negara itu yang mendukung solusi dua negara dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina (Kompas, 16/12).
”Indonesia mengajak Australia dan semua anggota PBB untuk mengakui negara Palestina dan bekerja sama guna tercapainya perdamaian berkelanjutan serta kesepakatan Palestina-Israel berdasarkan prinsip two-state solution,” kata Arrmanatha melalui pernyataan tertulis.
Indonesia sebagai negara tetangga terdekat Australia sudah melaksanakan kewajiban moralnya untuk langsung memberikan reaksi cepat terhadap pengakuan negara itu atas kota Jerusalem barat sebagai ibu kota Israel.
Meski Indonesia tidak dapat mencegah Australia mengakui Jerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, Jakarta bisa terus melobi Australia agar terus mempertahankan sikapnya yang masih menolak memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Peran Indonesia dalam isu Palestina tersebut diharapkan bisa semakin kuat jika nanti sudah resmi menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2F35A6414F-4E46-42A5-93F5-8B1775B651BB_1539506304.jpeg){kind=logo}
