Indonesia Berperan Penting Mendorong Multilateralisme
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS—Indonesia berpeluang memberi arah baru rivalitas Amerika Serikat dan China di kawasan Indo Pasifik dengan mendorong multilateralisme sambil tetap menjaga hubungan yang baik dengan keduanya.
Hal itu disampaikan Dekan Mitra Senior dan Profesor pada The Fletcher School of Law and Diplomacy, Universitas Tufts, Deborah Nutter, dalam diskusi geopolitik di Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia (FPCI) di Jakarta, Jumat (4/1/2019).
Nutter mengatakan, dengan posisi geografis yang sentral di Asia Tenggara, luas wilayah dan populasi yang besar, serta peran penting di ASEAN, Indonesia memiliki potensi besar berperan menjadi fasilitator, moderator, sekaligus arbitrator dalam relasi AS-China di kawasan.
Pasca-runtuhnya Uni Soviet, polaritas kekuatan dunia pun pudar. Kini, setelah sekian lama menutup diri, China muncul menjadi kekuatan baru yang memberikan ancaman terhadap AS.
Penegasan Presiden China Xi Jinping soal penggabungan kembali Taiwan dan klaim atas Laut China Selatan merupakan contoh bahwa Beijing memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh.
AS akan merespons setiap kebijakan yang diambil China. Begitu juga sebaliknya. ”Mereka ibarat cermin,” kata Nutter.
Dua kutub tersebut akan berkompetisi merebut hati dan menjalin aliansi dengan negara lain, terutama di kawasan Indo Pasifik melalui pendekatan perdagangan bebas internasional.
Di India dan Pakistan, misalnya, China banyak berperan dalam pembangunan infrastruktur. Padahal, India juga merupakan aliansi AS. Sementara Jepang ingin AS mendekat sebagai benteng pertahanan menghadapi kekuatan China.
Bipolaritas AS-China yang ada sekarang tidak baik untuk multilateralisme. Sebab, di era globalisasi, multilateralisme adalah keharusan.
Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, mengatakan, meskipun memiliki peluang berperan lebih, Indonesia tetap harus berhati-hati untuk tidak terlalu berada di depan melebihi ASEAN.
Dino menambahkan, di level akar rumput, sebenarnya multilateralisme lebih terbuka dan nyata terjadi dibandingkan pada level pemerintah atau negara. (ADH)