LONDON, SELASA Pemerintah Inggris menegaskan tidak akan memperpanjang batas waktu Brexit seperti yang ditetapkan Pasal 50 Traktat Lisabon, yaitu 29 Maret 2019. Langkah ini akan mempersempit opsi bagi masa depan Inggris, yaitu keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan atau keluar dari UE tanpa kesepakatan.
Kurang dari tiga bulan menjelang tenggat Brexit dan kurang dari sepekan menjelang voting parlemen atas kesepakatan Brexit, masa depan Inggris belum jelas.
GETTY IMAGES/JACK TAYLOR
Demonstran pro-Brexit berunjuk rasa di luar Gedung Parlemen di Westminster, London, Selasa (8/1/2019). Minggu depan, anggota parlemen Inggris akan menggelar voting atas rancangan kesepakatan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Inggris Theresa May.
Perdana Menteri Inggris Theresa May masih berupaya keras untuk meyakinkan anggota parlemen, terutama dari kubu Konservatif, untuk mendukung kesepakatan Brexit pada voting 15 Januari. May masih berupaya melobi para pemimpin UE agar mau memberikan jaminan tambahan sehingga para anggota parlemen Inggris mau mendukung kesepakatan Brexit.
Jaminan tambahan itu terkait masalah backstop perbatasan Irlandia Utara, di mana parlemen Inggris menginginkan agar backstop tidak bersifat permanen, tetapi ada masa berlakunya.
Persoalannya, ke-27 negara UE sudah menegaskan bahwa mereka tidak akan bersedia menegosiasikan kembali kesepakatan Brexit yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, November lalu. Sikap ini sudah ditegaskan oleh juru bicara Brussels, Margaritis Schinas. Pada intinya UE tidak ingin penjelasan tambahan tentang sebuah isu akan membuat interpretasi terhadap teks undang-undang Brexit menjadi ambigu.
Jika parlemen Inggris menolak, opsi yang tersedia adalah keluar dari UE tanpa kesepakatan, atau melakukan referendum kedua. Namun, waktu yang sempit mengharuskan Inggris meminta perpanjangan tenggat kepada UE. Peluang inilah yang ”ditutup” May. Ia ingin opsi yang tersedia menjadi terbatas, yaitu menerima kesepakatan atau Brexit tanpa kesepakatan.
Persiapan UE
Sejumlah negara UE telah mempersiapkan RUU mengenai nasib warga Inggris yang berada di negara mereka seandainya Inggris keluar UE tanpa kesepakatan.
Belanda akan memberi tenggang 15 bulan bagi warga Inggris yang bermukim di negeri itu, yang jumlahnya 45 ribu orang, untuk mempersiapkan diri dan setelah itu mengajukan izin tinggal.
Hal serupa berlaku di Ceko. Begitu Brexit terjadi, hak warga Inggris tetap diakui seperti warga UE lainnya, sampai masa transisi berakhir pada 31 Desember 2020. Saat ini ada 8.000 warga Inggris yang tinggal di Ceko.
Spanyol yang merupakan salah satu negara yang paling banyak didiami warga Inggris sedang mempersiapkan UU darurat untuk menghadapi Brexit tanpa kesepakatan.
