Indonesia Memperkuat Kerja Sama dengan Negara Kepulauan

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Indonesia berambisi menjadi poros maritim dunia melalui perkuatan kerja sama dengan negara-negara kepulauan. Foto dokumentasi ini memperlihatkan kapal Kendhaga Nusantara 6 diluncurkan di galangan PT Janata Marina Indah, Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia terus memajukan agenda prioritas diplomasi maritim pada 2019 yakni memperkuat hubungan kerja sama dengan negara lain, terutama negara-negara kepulauan atau negara pulau. Langkah itu dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kementerian Luar Negeri Odo Manuhutu mengatakan hal itu ketika ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat (11/1/2019). Kerja sama itu antara lain dengan Inggris, Jepang, Madagaskar, Sri Lanka, dan negara-negara kecil di Pasifik Selatan.

Odo dihubungi untuk menjabarkan lebih lanjut isu tentang diplomasi maritim 2019 yang sebelumnya telah disinggung secara garis besar oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pernyataan pers tahunannya, Selasa (8/1/2019). Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Global Maritime Fulcrum, lebih awal disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur  2014.

Menurut Odo, forum kerja sama negara-negara kepulauan dan negara pulau telah dibentuk pada November 2018, yakni Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau atau The Archipelagic and Island States (AIS) Forum. Organisasi internasional ini akan terus dikembangkan dalam upaya menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra di negara-negara kepulauan itu.

Kerja sama tersebut merupakan upaya untuk menyelesaikan bersama persoalan besar yang dihadapi negara kepulauan, terutama terkait bencana alam dan tata kelola maritim yang berkelanjutan.

KOMPAS/AYU PRATIWI

Asisten Deputi Navigasi dan Keselamatan Maritim Kementerian Luar Negeri Odo Manuhutu

Pada November 2018, di Manado, Sulawesi Utara, 20 negara menandatangani deklarasi AIS Forum. ”Jumlahnya lebih besar dari jumlah negara anggota ASEAN dan meliputi empat kawasan dunia, yaitu Afrika, Eropa, Asia Pasifik, dan Karibia,” ujar Odo.

Organisasi internasional yang digagas oleh Indonesia itu melibatkan sejumlah negara yang masuk klasifikasi sebagai negara kepulauan sesuai dengan definisi yang tertulis dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Tema utama yang dibahas dalam organisasi itu adalah terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), di antaranya mengenai bagaimana menghadapi atau menangani perubahan iklim, bencana, dan perikanan.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan di sela-sela deklarasi Manado, November 2018, bahwa negara kepulauan paling rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Selain itu, negara kepulauan juga menghadapi ancaman eksistensial. Untuk itu, kerja sama menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Indonesia diharapkan lebih berperan dalam mendorong kemajuan negara kepulauan. (Kompas.id, 1/11/2018)

Diplomasi maritim yang salah satunya diwujudkan melalui AIS Forum merupakan kelanjutan dari upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Potensi maritim diperkirakan mencakup 70 persen dari total kekayaan Indonesia dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Potensi maritim belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Komoditas rumput laut, seperti terlihat di Pantai Nembrala, Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, belum menyejahterakan rakyat setempat, Kamis (1/11/2018).

”Konsep itu mencerminkan visi kita untuk mempertegas karakter kita sebagai bangsa maritim. Terbuka, beragam, dan selalu mencoba hal baru. Selama ini, kita cenderung membelakangi potensi laut. Sekarang saatnya kita memanfaatkan potensi itu,” kata Odo.

Dalam Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019, dipaparkan bahwa pembangunan poros maritim dunia meliputi lima bidang, termasuk diplomasi maritim. Pertama adalah pembangunan budaya maritim Indonesia. Kedua, penjagaan laut dan sumber daya laut dengan fokus pada pembangunan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Ketiga, pemberian prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, dan menghilangkan sumber konflik di laut. Kelima, pembangunan kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim.

Odo mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu tantangan utama dan terus digenjot oleh pemerintah. Pembangunan itu meliputi pembangunan dan revitalisasi pelabuhan, kapal, pelatihan awak kapal, serta pemberian beasiswa di bidang maritim.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri 2019, Rabu (9/1/2019), Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan, Indonesia akan terus memperkuat diplomasi maritim.

Pada 2018, selain deklarasi AIS Forum, Indonesia juga menjadi tuan rumah acara Our Ocean Conference 2018 di Bali pada Oktober 2018, yang menghasilkan 10,7 miliar dollar AS komitmen keuangan dan 14 juta kilometer persegi perlindungan kawasan laut.

AFP/ROSLAN RAHMAN

Para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra dialog berfoto bersama sebelum pertemuan puncak Asia Timur (EAS) dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Ke-33 ASEAN di Singapura, Kamis (15/11/2018).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, November 2018, di Singapura, Presiden Joko Widodo juga mempresentasikan konsep Indo-Pasifik dan mengajak negara anggota ASEAN serta mitra lain untuk mengembangkan konsep kerja di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik.

”Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di Samudra Hindia dan Pasifik. Kita harus pastikan dua wilayah itu tidak dijadikan ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi maritim,” kata Retno.