Perdana Menteri Kamboja Hun Sen (kiri) berbincang-bincang dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dalam sebuah upacara penandatanganan di Gedung Balai Agung Rakyat, Beijing. China, Selasa (22/1/2019).
PHNOM PENH, SELASA—Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan, China telah berjanji memberikan bantuan 4 miliar yuan atau sekitar 588 juta dollar AS kepada Kamboja mulai 2019 hingga 2021. Kabar ini muncul di tengah ancaman sanksi perdagangan dari Uni Eropa.
Hun Sen melakukan kunjungan ke China selama tiga hari dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam kesempatan itu, Hun Sen meminta lebih banyak lagi bantuan dan investasi datang ke negaranya.
”Presiden Xi mengatakan, hubungan China dan Kamboja sangat spesial dibandingkan dengan negara lain,” sebut Hun Sen dalam pernyataan tertulisnya.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan, Presiden Xi menyampaikan kepada Hun Sen bahwa China ingin memperkuat kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan dengan Kamboja serta meningkatkan koordinasi Kamboja-China di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di dalam ASEAN.
Dalam akun Facebook resminya, Hun Sen menyatakan, Xi merespons permintaannya dengan berjanji akan memberikan bantuan. Xi juga berjanji mengimpor 400.000 ton beras dari Kamboja yang merupakan bagian komitmen perdagangan bilateral senilai 10 miliar dollar AS pada 2023 dan mendorong investasi China.
Melalui inisiatif Program Sabuk dan Jalan, China selama ini telah mengucurkan dana miliaran dollar AS untuk pendampingan pembangunan dan pinjaman kepada Kamboja. Tujuannya, meningkatkan konektivitas China dengan Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Namun, Barat menuduh China menarik negara-negara ke dalam jebakan utang melalui inisiatif itu. Beijing menyangkal tuduhan tersebut.
Sandaran
Bagi Kamboja, China adalah sandaran utama. Sebagaimana China, Barat pun memiliki catatan khusus atas Kamboja. UE mengecam kemenangan Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen yang memenangi semua kursi dalam pemilu, Juli lalu.
Salah satu alasan kecaman mereka adalah langkah Mahkamah Agung membubarkan Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) menjelang pemilu digelar. CNRP adalah oposisi utama pemerintah.
UE mengecam tindakan itu dan menyebut pemilu Kamboja tidak kredibel. UE, yang merupakan tujuan ekspor terbesar Kamboja, pun mengancam menjatuhkan sanksi perdagangan dan mengenakan tarif pada impor beras dari Kamboja selama tiga tahun ke depan.
Sebuah surat yang ditujukan kepada Komisi Dagang UE Cecilia Malmstrom menyebut, sanksi tersebut sangat memengaruhi perempuan di perdesaan yang merupakan 85 persen dari 700.000 pekerja garmen di Kamboja.
