LONDON, RABU Uni Eropa tetap bergeming dengan kesepakatan Brexit yang telah ditolak parlemen Inggris. Sekalipun Inggris keluar dari UE tanpa kesepakatan, Inggris tetap harus membayar uang perceraian sebesar 44 miliar euro.
Juru runding Brexit dari UE, Michel Barnier, menegaskan kembali hal itu setelah perkembangan terakhir menunjukkan perkembangan Brexit yang tidak menentu di parlemen. Rencana B yang diusulkan Perdana Menteri Inggris Theresa May kepada parlemen, Senin lalu, tidak mendapat sambutan positif karena dianggap tidak berbeda dengan kesepakatan sebelumnya.
AP PHOTO
Michel Barnier
Kesepakatan Brexit yang ditandatangani Inggris dan UE ditolak parlemen pada 15 Januari lalu dengan selisih suara telak 432 suara berbanding 202 suara.
”Kami selalu mengatakan satu hal sederhana, yaitu totalitas komitmen yang dibuat Inggris sewaktu menjadi anggota UE akan kami hormati. Komitmen ini secara hukum internasional mengikat dan saya tidak bisa membayangkan bahwa Inggris tidak menghormati komitmen ini,” kata Barnier dalam wawancara dengan sejumlah surat kabar Eropa.
Pemerintahan May tidak membantah soal ketentuan yang dibuat Inggris sewaktu menjadi anggota UE itu, dan sudah menyepakatinya pada November lalu. Namun, parlemen Inggris menolak kesepakatan Brexit, dan sejumlah politikus garis keras di London meminta agar pembayaran itu ditahan sebagai ”alat tawar” untuk kesepakatan dagang Inggris-UE pasca-Brexit.
Tanpa kesepakatan
Menteri Perdagangan Inggris Liam Fox akan memanfaatkan pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos untuk bertemu dengan menteri-menteri dari sejumlah negara guna membicarakan kerja sama perdagangan pasca-Brexit.
Fox berharap bisa mereplikasi 40 kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara ketiga begitu Inggris meninggalkan UE. Namun, pekan lalu, Financial Times menuliskan bahwa tidak ada satu pun kerja sama perdagangan yang akan siap pada akhir Maret saat Inggris harus keluar dari UE.
”Opsi Brexit tanpa kesepakatan mungkin terjadi, dan mereka (negara-negara yang akan diajak kerja sama) harus bersiap mengantisipasi itu,” kata Fox yang akan bertemu, antara lain, dengan para menteri dari Kanada, Kolombia, Israel, Hong Kong, dan Korea Selatan.
Saat ini, kubu oposisi yang dikomandoi Partai Buruh akan mendukung amandemen yang akan memerintahkan pemerintah menghindari opsi Brexit tanpa kesepakatan.
Amandemen itu akan memberikan waktu bagi May sampai 26 Februari untuk mencapai kesepakatan yang disetujui parlemen. Jika tidak berhasil, parlemen akan meminta UE menunda tenggat Brexit.
Bisnis Jepang
Perusahaan elektronik raksasa dari Jepang, Sony, kemarin, mengumumkan akan memindahkan kantor pusatnya dari Inggris ke Belanda untuk menghindari prosedur pabean di Eropa pasca-Brexit. ”Kami akan memindahkan kantor pusat di Eropa pada akhir Maret,” kata jubir Sony, Takashi Iida.
Sementara rival utama Sony, Panasonic, tahun lalu, sudah memindahkan kantor pusatnya dari Inggris ke Belanda dengan alasan kekhawatiran terkait masalah pajak pasca-Brexit. Sejumlah perusahaan Jepang lainnya, seperti kelompok MUFG, kelompok Nomura, Daiwa Securities, dan Sumitomo Mitsui Financial Group, juga akan memindahkan kantor pusat mereka dari Inggris.
Kalangan bisnis Jepang telah meminta Inggris agar memilih soft Brexit (masih memiliki akses ke pasar Eropa), termasuk memanfaatkan periode transisi untuk memitigasi dampak Brexit. Mereka juga berharap UE dan Inggris tetap membangun kerja sama ekonomi sedekat mungkin.
