JAKARTA, KOMPAS — Impor kurma dan minyak zaitun dari Palestina ke Indonesia tanpa bea masuk segera direalisasikan. Diperkirakan, pada Ramadhan tahun ini, kedua komoditas itu sudah ada di pasaran Tanah Air.
Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan guna merealisasikan masuknya kurma dan minyak zaitun Palestina ke Indonesia tanpa bea masuk. Peraturan Menkeu berikut aturan teknisnya diserahkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Pemberlakuan bea masuk nol persen itu merupakan penegasan komitmen dan dukungan Presiden Joko Widodo dan Wapres Kalla terhadap Palestina secara ekonomi. ”Tadi ditekankan oleh Bapak Wapres, ’You get zero tariff, no feasibility studies,’ jadi tidak ada studi seperti prosedur biasa. Kalau prosedur (kerja sama perdagangan) biasa, setiap perjanjian kami bikin dulu poin-poin telaahan untung-ruginya,” kata Enggartiasto.
Selain itu, menurut Enggartiasto, Wapres juga menyampaikan Indonesia tetap terbuka bagi produk lain yang bisa diimpor dari Palestina. Indonesia sudah memiliki perjanjian kerja sama pembebasan tarif impor untuk semua produk Palestina yang ditandatangani Mendag Enggartiasto di Argentina pada pertemuan WTO, Desember 2017.
Sebaliknya, Otoritas Palestina akan menindaklanjuti dengan menyampaikan Perjanjian Dagang Preferensial (PTA). Indonesia biasanya akan mengekspor komoditas yang diperlukan negara ini.
Dubes Zuhair al-Shun berterima kasih atas dukungan Indonesia. Pemerintah Palestina sudah mempersiapkan daftar barang lain yang akan diperdagangkan di Indonesia.
”Sebagaimana keadaan perpolitikan di Palestina yang sedang sangat sulit dan kehidupan kami yang sangat sulit, kami akan selalu menyambut baik semua komoditas atau barang yang akan diimpor ke Palestina,” katanya.
Wakil Menlu AM Fachir yang hadir di acara itu mengatakan, dukungan Indonesia tak hanya dalam bentuk pernyataan dan slogan, tetapi juga riil dalam kegiatan dan dukungan nyata. Dukungan ini mencakup semua aspek, baik politik, ekonomi, hubungan masyarakat, maupun lainnya. (SHARON PATRICIA/NINA SUSILO)