BRUSSELS, Rabu— Komisi Eropa cenderung menentang permintaan Inggris untuk menunda tenggat waktu Brexit hingga 30 Juni mendatang. Permintaan itu diajukan Perdana Menteri Inggris Theresa May.
Dalam sebuah dokumen UE yang dibaca Reuters, Rabu (20/3/2019), disebutkan, salah satu alasan adalah perpanjangan yang bisa ditawarkan hanya sampai 23 Mei 2019, atau lebih lama, setidaknya hingga akhir tahun ini. Menurut Komisi Eropa, ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi fungsi lembaga- lembaga Uni Eropa dan kemampuan mereka untuk mengambil keputusan.
Pasalnya, negara-negara UE yang akan menerima kursi legislatif tambahan sepeninggal Inggris perlu mengetahui—setidaknya pada pertengahan hingga akhir April—apakah mereka perlu menolak kursi itu karena Inggris untuk sementara waktu masih ada dalam UE. Dalam catatan itu juga disebutkan bahwa dalam perpanjangan keanggotaan, Inggris harus ”dengan semangat kerja sama yang loyal” berkomitmen pada persoalan utama, seperti anggaran jangka panjang UE dan mengisi posisi teratas lembaga pasca-pemilihan Mei.
Para pemimpin Uni Eropa diperkirakan membahas permintaan May untuk penundaan Brexit pada pertemuan puncak di Brussels pada Kamis dan Jumat ini. Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan, UE telah berbuat banyak untuk mengakomodasi Inggris dan tidak bisa melangkah lebih jauh.
”Tidak akan ada negosiasi ulang, tidak ada negosiasi baru, tak ada jaminan tambahan selain yang sudah diberikan,” kata Juncker kepada radio Deutschlandfunk Jerman.
Permintaan May
Kepada parlemen Inggris, May mengatakan, ia telah menulis surat kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk untuk meminta perpanjangan masa negosiasi Brexit hingga 30 Juni. May juga menyebutkan, ia sedang mempersiapkan pemungutan suara ketiga untuk kesepakatan yang diajukannya.
”Sebagai perdana menteri, saya tidak siap menunda Brexit lebih jauh dari 30 Juni,” kata May pada sidang yang gaduh di parlemen. ”Karena itu, saya pagi ini telah menulis kepada Presiden Tusk, presiden Dewan Eropa, memberitahukan kepadanya bahwa Inggris mencari perpanjangan untuk periode Pasal 50 hingga Juni ke-30,” katanya.
Menyikapi langkah May, Partai Buruh mengatakan, dengan memilih penundaan singkat, May dinilai memaksa anggota parlemen Inggris untuk memutuskan antara menerima rancangan kesepakatan—yang telah dua kali ditolak—dan keluar dari UE tanpa kesepakatan. Tak jauh berbeda, anggota pro-Brexit dari Partai Konservatif juga menentang penundaan lebih lama karena mereka khawatir penundaan itu bisa berarti Brexit—mungkin—tak akan pernah terjadi.