Unilateralisme Jadi Tantangan bagi Komunitas Global
Oleh
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS— Meningkatnya tendensi unilateralisme dan lemahnya suara yang menyerukan multilateralisme menjadi tantangan terkini yang dihadapi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjalankan fungsinya. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard mengatakan, situasi dan lingkungan DK PBB saat ini berbeda dengan tahun 2007-2008 ketika Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Febrian mengungkapkan hal itu dalam diskusi yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta, Selasa (9/4/2019). Hadir dalam diskusi itu Perwakilan Tetap Republik Polandia untuk PBB di New York Joanna Wronecka.
Dulu, menurut Febrian, dengan asumsi hal-hal lain sama atau ceteris paribus, negara anggota tetap memegang peranan dominan dalam dinamika DK PBB. Saat ini, hubungan sesama negara anggota DK PBB, terutama antara anggota tetap dan anggota tidak tetap, tidak bisa lagi bersifat superior-inferior. Semua saling membutuhkan dan peran sebuah negara anggota ditentukan sejauh mana membangun relasi yang baik dengan sesama anggota.
”Penting untuk membangun kemitraan. Ini memerlukan kreativitas dan inovasi untuk menemukan titik kesamaan dengan negara lain dalam perspektif yang berbeda,” kata Febrian.
Namun, akhir-akhir ini muncul kecenderungan sikap unilateralisme dan kurangnya kepercayaan sesama anggota yang menjadi tantangan DK PBB. ”Ini contoh yang tidak bagus,” ujar Febrian. Untuk itu, kerja sama antara negara maju dan berkembang yang inklusif perlu ditingkatkan.
Wronecka mengatakan, sangat penting bagi negara anggota DK PBB saling membangun kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen. Yang terpenting bagi anggota DK PBB adalah membawakan isu, membaginya, dan membangun kemitraan dengan negara anggota lain di DK PBB.
Setiap negara tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, diperlukan kemitraan dengan negara lain. Berbicara soal kemitraan, Wronecka mengatakan, ”Dengan Indonesia, kami melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa dibangun bersama.”
Tantangan DK PBB lainnya adalah munculnya isu-isu di luar isu keamanan yang ternyata terkait erat dengan keamanan, seperti perubahan iklim, pandemi penyakit, dan juga tujuan pembangunan berkelanjutan. Semua isu itu bisa menimbulkan konflik yang berujung pada krisis keamanan. (ADH)