Tentara Sudan dan pengunjuk rasa memblokade rangkaian kereta yang hendak melintas ketika para pengunjuk rasa berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum, Minggu (14/4/2019). Meskipun Presiden Omar al-Bashir telah diturunkan dari kursi kepresidenan, unjuk rasa di Sudan terus berlangsung. Warga menuntut adanya Dewan Pemerintahan Sipil yang akan bertanggung jawab dan mengelola pemerintahan transisi.
KAIRO, KOMPAS —Hingga Selasa (16/4/2019), rakyat Sudan masih terus menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pertahanan Sudan di Khartoum. Bahkan, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) menyerukan agar rakyat Sudan terus berunjuk rasa hingga tuntutan utama mereka tercapai, yaitu pembubaran Dewan Transisi Militer, pembentukan Dewan Transisi Sipil—beberapa anggotanya bisa berasal dari kalangan militer—dan menyeret kroni mantan Presiden Omar Hassan al-Bashir ke pengadilan.
Sebelumnya, dalam tiga terakhir, perwakilan partai oposisi dan pengunjuk rasa dalam tiga hari terakhir menggelar perundingan dengan Dewan Transisi Militer.
Sejauh ini, pihak militer belum memberi tanggapan atas tuntutan rakyat. Militer masih bersikukuh mempertahankan Dewan Transisi Militer. Bahkan, Dewan Transisi Militer menyerukan agar rakyat mengakhiri unjuk rasa dan membuka blokade di sekitar kantor Kementerian Pertahanan. Namun, rakyat dan partai-partai oposisi menolak seruan militer itu.
Uni Afrika
Dewan keamanan dan perdamaian Uni Afrika dalam konferensi pers di Addis Ababa, Etiopia, Senin lalu, memberi waktu 15 hari kepada Dewan Transisi Militer Sudan untuk menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Uni Afrika memberi ultimatum, jika dewan transisi militer Sudan tidak menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam kurun 15 hari mendatang, Uni Afrika akan membekukan keanggotaan Sudan di organisasi Uni Afrika.
Menanggapi pernyataan itu, Dewan Transisi Militer Sudan menyatakan, menghormati dewan keamanan dan perdamaian Uni Afrika, dan akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil jika waktunya sudah kondusif.
Salah seorang jubir dewan transisi militer, Letjen Jalaluddin Sheikh al-Tayeb, seperti dikutip stasiun televisi Al Jazeera, menegaskan, militer tidak berniat terus memegang kekuasaan dan akan segera menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
