India Hentikan Perdagangan Lintas Batas dengan Pakistan
Oleh
·2 menit baca
AFP/SAM PANTHAKY
Para siswa Sekolah Nelson di Ahmedabad, India, Rabu (20/2/2019), menulis pesan perdamaian di sebuah bola dunia untuk menghormati personel Pasukan Cadangan Pusat (CRPF) yang tewas dalam serangan di Lethpora, Kashmir. Hubungan India dan Pakistan kembali menghangat pasca-serangan itu. India menuduh Pakistan menyembunyikan kelompok militan yang bertanggung jawab atas serangan di Kashmir.
NEW DELHI, JUMAT— India menghentikan perdagangan lintas batas negara dengan Pakistan di wilayah Kashmir. Keputusan itu menambah daftar perselisihan kedua negara gara-gara Kashmir.
Kementerian Dalam Negeri India menyatakan, perdagangan akan dihentikan sampai ada evaluasi atas mekanisme selama ini. Tidak dijelaskan kapan evaluasi dimulai dan berakhir.
Pada Jumat (19/4/2019), sebanyak 35 truk pengangkut buah-buahan dari Kashmir di sisi India dilarang melintas. Truk-truk itu kembali setelah mengetahui pelarangan itu. Perdagangan lintas batas di antara wilayah Kashmir yang dikontrol India dan Pakistan menggunakan sistem barter. India mengirim cabai, kunyit, anggur, dan aneka manisan buah, sementara dari Pakistan dikirim sajadah, pakaian, mangga, dan obat tradisional.
Kashmir sejak lama menjadi pemicu perselisihan Islamabad dengan New Delhi. Wilayah itu kini terpecah dalam kendali Pakistan, India, dan China. Setiap negara membuat Garis Kendali sebagai perbatasan nyata atas wilayah Kashmir yang dikontrol masing-masing pihak.
Di Garis Kendali itu, masing-masing negara menempatkan tentara yang didukung artileri hingga armada udara. Garis Kendali itu bolak-balik ditutup setiap kali hubungan Islamabad-New Delhi menegang.
Bukan kali ini saja New Delhi menghentikan perdagangan lintas negara di Kashmir. Pada 2015, India menghentikan perdagangan dengan alasan ada pengemudi truk dari Pakistan menyelundupkan narkotika.
Kali ini, alasan nyaris serupa diberlakukan India dan ditambah dengan tudingan penyelundupan senjata dan valuta asing palsu. Fasilitas itu juga diduga dimanfaatkan kelompok militan Kashmir yang bermarkas di wilayah Kashmir yang dikendalikan Pakistan.
Tambahan
Keputusan New Delhi itu menambah daftar perselisihan India-Pakistan dalam dua bulan terakhir. Perselisihan terus meningkat setelah bom bunuh diri menewaskan 40 aparat India di Kashmir pada 14 Februari 2019.
India menuding kelompok Jaish-e-Mohammed (JeM) yang mendalangi bom bunuh itu bermarkas di wilayah Kashmir yang dikendalikan oleh Pakistan.
Setelah serangan bom bunuh diri itu, Kementerian Keuangan India mencabut status ”Negara yang Diistimewakan” bagi Pakistan. Sejatinya, dengan status itu, Pakistan bisa menikmati perdagangan berbea masuk rendah hingga nol persen. Hal itu membuat produk Pakistan lebih terjangkau di India dan sebaliknya. Volume perdagangan kedua negara rata-rata 2 miliar dollar AS per tahun.
Perdana Menteri Pakistan Imran Khan pernah menuding New Delhi memanfaatkan insiden Kashmir untuk kepentingan elektoral. Sejak 11 April 2019 hingga 19 Mei 2019, India sedang menggelar pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD di beberapa negara bagian. Sikap keras New Delhi dalam kasus Kashmir disukai oleh banyak pemilih India.
