KAIRO, KOMPAS— Jalan bagi Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi untuk berkuasa hingga 2030 kini sangat terbuka setelah rakyat Mesir melalui referendum menyetujui amendemen paket konstitusi. Hasil referendum itu diumumkan pada Selasa (23/4/2019), sekaligus menandai berlakunya secara resmi butir-butir konstitusi yang diamendemen.
Ketua Badan Nasional Pemilu Ibrahim Lashin dalam konferensi pers di Kairo, Selasa malam, menyampaikan, sebanyak 88,83 persen warga pemberi hak suara menyetujui amendemen paket konstitusi, berbanding 11,17 persen suara menolak. Ia mengungkapkan, rakyat yang memberikan suara lebih dari 27 juta atau 44,33 persen dari 61 juta pemilik suara.
Mesir menggelar referendum amendemen konstitusi bagi warga di dalam negeri pada 20-22 April lalu. Adapun bagi warga di luar negeri, referendum digelar pada 19-21 April.
Dari pengamatan Kompas, referendum berjalan aman dan tertib dengan penjagaan militer yang cukup ketat. Warga Mesir memadati tempat-tempat pemungutan suara (TPS) mulai sore hingga malam hari. Pada pagi hari, TPS sering terlihat sepi. Referendum amendemen konstitusi itu digelar setelah parlemen Mesir mendukung dan mengesahkan paket amendemen konstitusi, 16 April lalu.
Seusai pengumuman hasil referendum, Sisi (65) dalam akun Twitter-nya menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada rakyat Mesir atas sikap nasionalisme dan kesadaran mereka terhadap tantangan yang dihadapi Mesir saat ini.
Terdapat beberapa butir konstitusi yang diamendemen. Namun, butir konstitusi nomor 140 paling populer dan disorot publik karena butir itu membuka jalan bagi Sisi untuk terus berkuasa hingga 2030. Dengan amendemen tersebut, otomatis jabatan periode kedua Sisi diperpanjang dari empat tahun menjadi enam tahun dan akan berakhir pada 2024. Setelah masa jabatan itu berakhir, Sisi diperkenankan mencalonkan lagi untuk periode enam tahun berikutnya, hingga 2030.
Sisi menjabat presiden Mesir mulai tahun 2014 setelah menggulingkan Presiden Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin (IM) pada 3 Juli 2013.
Melalui amendemen paket konstitusi itu, peran presiden dan militer yang berkuasa di Mesir saat ini makin kuat. Dalam konstitusi butir nomor 200 ditegaskan, selain menjaga negara dan keamanannya, militer juga menjaga konstitusi, demokrasi, nilai-nilai negara sipil, kebebasan, serta hak-hak individu.
Amendemen konstitusi nomor 189, 190, dan 193 memberi kekuasaan kepada presiden untuk memilih jajaran penegak hukum, seperti jaksa agung dan ketua dewan konstitusi. Dalam amendemen konstitusi nomor 204, wewenang lebih luas diberikan kepada pengadilan militer untuk mengadili warga sipil yang didakwa mengancam keamanan negara.
Sejak Sisi berkuasa, peran militer kian menonjol di semua aspek kehidupan di Mesir. Militer terlibat dalam berbagai megaproyek, seperti pembangunan ibu kota baru, sekitar 45 kilometer timur Kairo. Dijadwalkan, ibu kota baru Mesir itu akan digunakan bertahap mulai akhir 2019. Pembangunan ibu kota baru berbiaya sekitar 45 miliar dollar AS dan menjadi andalan prestasi Sisi selama berkuasa sejak 2014.