CANBERRA, RABU— Australia siap membuka cakrawala perubahan dalam keterlibatannya dengan Asia secara positif jika Partai Buruh menang dalam pemilu pada 18 Mei 2019. Partai Buruh juga mempertimbangkan kebijakannya terhadap China sehingga menghasilkan hubungan yang lebih konstruktif dengan Beijing.
Penny Wong—sosok yang akan menjadi menteri luar negeri Australia berdarah Asia- Australia pertama jika Partai Buruh memimpin pemerintah konservatif dalam pemungutan suara kelak—mengisyaratkan bakal membawa poros kebijakan luar negeri Australia mengarah ke Asia.
Wong politisi kelahiran Malaysia itu antara lain menjanjikan lebih banyak bahasa negara-negara di Asia diajarkan di sekolah-sekolah Australia. Diplomat-diplomat Australia yang ditempatkan di luar negeri pun bakal diperbanyak jumlahnya.
Indonesia dan Malaysia menjadi negara-negara pertama yang akan dikunjungi jika Wong menjadi menlu kelak. ”Kami tidak memandang dan menempatkan China melulu hanya sebagai sebuah ancaman,” kata Wong.
Seperti halnya pemerintahan Partai Buruh sebelumnya, Wong menjanjikan hubungan yang lebih konstruktif dengan China melalui pendekatan yang lebih serius, disiplin, dan konsisten. Pernyataan itu kontras dengan pandangan Australia di bawah Perdana Menteri Scott Morrison.
Pemerintahan Australia berjuang menyeimbangkan antara menjaga hubungan perdagangan yang vital dengan China dan reflektif atas sifat Pemerintah China yang cenderung otoriter. Tantangan untuk menjaga keseimbangan itu menjadi lebih sulit karena Presiden China Xi Jinping memiliki kekuatan terkonsolidasi dan berupaya menerapkan kekuatan regional China untuk mengambil keuntungan dari memudarnya pengaruh Amerika Serikat, baik di kawasan maupun global.
Wong mengakui bahwa hubungan dengan China mungkin menjadi lebih sulit untuk dikelola di masa depan. Dinamika itu akan dihidupi negara seperti Australia dalam berhubungan dengan China.
”Kadang-kadang kepentingan kita akan berbeda. Maka, tantangan dalam hubungan itu mungkin meningkat. Kita harus didasarkan pada kenyataan China bukan negara demokratis, juga tidak berbagi komitmen pada supremasi hukum layaknya kita,” kata Wong.