JAKARTA, KOMPAS— Isu pemeliharaan perdamaian dan perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menjadi dua isu pokok yang akan menjadi perhatian Indonesia selama masa kepemimpinan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masa kepemimpinan Indonesia di DK PBB berlangsung pada 1-31 Mei 2019.
Di depan perwakilan anggota DK PBB, Rabu (1/5/2019) di Markas Besar PBB, New York, Wakil Tetap Indonesia di PBB Dian Triansyah Djani mengatakan, Indonesia akan mendorong pembahasan isu pemeliharaan perdamaian PBB dengan mengadakan pertemuan terbuka yang akan dipimpin Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, dihadiri Sekjen PBB Antonio Guterres.
”Indonesia juga akan mengangkat isu Palestina dengan mengadakan pertemuan mengenai pendudukan ilegal di Palestina, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dicapainya solusi dua negara,” kata Djani.
Dalam pernyataan pers Perwakilan Tetap RI New York disebutkan, Indonesia juga akan mengadakan pertemuan membahas perlindungan warga sipil di situasi konflik bersenjata. Pertemuan ini menandai 20 tahun dibahasnya isu perlindungan masyarakat sipil di DK PBB dan 70 tahun Konvensi Geneva tentang Hukum Humaniter.
Selain itu, Indonesia juga akan memimpin berbagai agenda pertemuan DK PBB lainnya, seperti Yemen, Suriah, dan Irak. Dalam kapasitas selaku ketua beberapa badan subsider DK PBB, Indonesia akan menyampaikan laporan kegiatan Komite 1267 tentang Negara Islam di Irak dan Suriah dan Al Qaeda serta Komite 1540 tentang senjata pemusnah massal yang digunakan aktor non-negara.
Seiring dengan hari pertama kepemimpinan Indonesia di DK PBB, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard, Kamis (2/5/2019) di Jakarta, mengatakan, kepemimpinan Indonesia pada DK PBB merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kepemimpinan internasional Indonesia.
”Secara sinergis presidensi akan dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan jumlah pengiriman misi pemeliharaan perdamaian Indonesia. Selain itu, untuk mendukung kampanye pencalonan keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM periode 2020-2021,” kata Febrian dalam sesi penjelasan khusus tentang kepemimpinan Indonesia di DK PBB. Ia didampingi Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Grata Endah Werdaningtyas.