BRISBANE, KOMPAS — Partai Buruh yang diprediksi beberapa lembaga survei akan memenangi pemilu pada 18 Mei telah mengumumkan landasan kebijakan ekonominya, Jumat (10/5/2019).
Oleh
·2 menit baca
GETTY IMAGES/TRACEY NEARMY
Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara dengan Menteri Senior Christopher Pyne selama sesi pertanyaan di DPR, Senin (18/2/2019). Sidang itu digelar di Gedung Parlemen Australia di Canberra. Dukungan untuk Partai Buruh telah berkurang setelah perdebatan tentang pengungsi dan keamanan perbatasan.
BRISBANE, KOMPAS — Partai Buruh yang diprediksi beberapa lembaga survei akan memenangi pemilu pada 18 Mei telah mengumumkan landasan kebijakan ekonominya, Jumat (10/5/2019). Pengumuman itu keluar dari Kantor Parlemen untuk Anggaran Belanja Negara (Parliamentary Budget Office) yang bersifat independen.
Partai Buruh memutuskan mengurangi pemotongan pajak perseorangan dan mereformasi sistem franking credit dengan menghapus pengembalian uang dari kantor pajak apabila jumlah pembayaran dividen dari perusahaan berlebih.
Dalam 10 tahun, kebijakan itu menargetkan tabungan sebesar 154 miliar dollar Australia dari perubahan sistem perpajakan, termasuk mengejar pengemplangan pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan mengalihkan pendapatan pajak dari pengemplangan ini ke sektor pendidikan dan kesehatan.
Bendahara Negara Bayangan Chris Bowen mengakui, memang tidak biasanya Partai Buruh mencanangkan surplus anggaran yang lebih besar dari kubu koalisi.
”Namun, itu perlu dilakukan sekarang,” katanya, seperti dikutip Australian Broadcasting Corp. ”Kami percaya kami perlu peredam ekonomi yang lebih besar. Ekonomi kita memerlukan dana yang berlebih.”
Bowen mengklaim anggaran surplus—diproyeksikan 7,1 miliar dollar Australia—akan tercapai empat tahun lebih cepat dari pemerintah yang sedang berkuasa, atau pada tahun fiskal 2019-2020. Pada tahun fiskal 2020-2021, Bowen memproyeksikan surplus 13 miliar dollar Australia.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan, kebijakan Partai Buruh menambah jumlah uang melalui perubahan sistem pajak merupakan tindakan berisiko bagi ekonomi.
”Alasan mereka untuk mengatakan itu karena mereka mau menaikkan pajak bagi rakyat Australia. Ekonomi sedang menghadapi banyak tantangan, bukan saatnya menaikkan pajak dan menambah pengeluaran,” kata Morrison seperti dikutip ABC.
Anggota Senat dari partai-partai di luar kedua partai besar mengisyaratkan, mereka tidak akan semudah itu meloloskan kebijakan Partai Buruh.
