Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan pentingnya semua negara patuh dan konsisten pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Konsistensi pada resolusi PBB memberi jaminan penyelesaian konflik yang adil bagi para pihak.
Oleh
Adhitya Ramadhan dari New York, AS
·3 menit baca
KUM
Retno LP Marsudi
NEW YORK, KOMPAS — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan pentingnya semua negara patuh dan konsisten pada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Konsistensi pada resolusi PBB memberi jaminan penyelesaian konflik yang adil bagi para pihak.
Hal itu ditegaskan Menlu Retno seusai memimpin sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/5/2019) siang. ”Kalau semua negara patuh pada resolusi PBB, situasi tidak akan menjadi lebih buruk dari saat ini karena ada parameter yang akan mempermudah para pihak menegosiasikan,” kata Retno.
Hal senada juga disampaikan wakil tetap Kuwait dalam sidang itu, yang mengatakan, pembicaraan damai tidak bisa dilakukan jika para pihak tidak mematuhi resolusi yang ada dan Israel terus memperluas permukimannya.
Ia menyebutkan, dukungan internasional terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel yang adil masih sangat besar. Prinsip solusi dua negara dinilai masih menjadi opsi yang baik dan tak bisa ditawar. Ini merupakan bentuk dukungan negara-negara di dunia kepada Palestina.
Dalam Sidang DK PBB Ke-8532 yang membahas Timur Tengah, khususnya Palestina, yang dipimpin Retno, Rabu kemarin, hampir semua negara anggota DK PBB menyatakan keprihatinan terhadap situasi terakhir di Palestina, yaitu munculnya serangan roket pada 3 Mei 2019. Para anggota DK PBB meminta para pihak menahan diri sehingga tidak memunculkan kekerasan berikutnya.
Belgia, Peru, Polandia, Jerman, dan Perancis, misalnya, mengecam serangan roket dari Jalur Gaza ke arah permukiman Israel, awal Mei. Hampir semua negara anggota DK PBB juga mengecam permukiman Israel yang secara de facto merupakan aneksasi. Apabila ini berlanjut, ”solusi dua negara” dalam bahaya.
Sejumlah resolusi telah dikeluarkan PBB terkait konflik Palestina-Israel, antara lain Resolusi DK PBB Nomor 242 dan 338 yang menyerukan Israel mundur dari semua wilayah yang diduduki lewat kekuatan militer pada perang Arab-Israel tahun 1967, yakni Dataran Tinggi Golan, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Resolusi PBB Nomor 2334 Tahun 2016 juga menegaskan, aktivitas pembangunan permukiman Yahudi melanggar hukum internasional dan tak memiliki dasar hukum.
Menurut Retno, salah satu keprihatinan lain dalam proses perdamaian Palestina-Israel adalah kesatuan Palestina. Apabila faksi-faksi yang berkuasa di Palestina tidak bersatu, hal itu akan menyulitkan negara-negara di dunia untuk memberikan dukungan. Pesan ini sudah disampaikan kepada Palestina sendiri dan Eropa.
Isu kemanusiaan
Anggota DK PBB memberikan perhatian khusus pada isu kemanusiaan, termasuk perlindungan masyarakat sipil, pekerja kemanusiaan, tenaga medis, dan jurnalis serta perhatian terhadap bantuan bagi pengungsi Palestina. Komisioner Badan Bantuan dan Pekerja PBB (UNRWA) yang Mengurusi Masalah Pengungsi Palestina, Pierre Krähenbühl, mengatakan, kekerasan dan konflik menimbulkan krisis kemanusiaan.
Setiap keluarga di Gaza dan Tepi Barat terdampak. Tingkat pengangguran meningkat dan masyarakat mengalami trauma mendalam. Sejumlah orang terluka dan yang lain meninggal akibat konflik sejak Maret 2018, termasuk 14 pelajar berusia 11-16 tahun dari sekolah UNRWA.
Kini, setengah juta siswa di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, Jordania, Lebanon, dan Suriah, belajar di 715 sekolah yang dikelola UNRWA. Berkat bantuan negara di dunia, 140 klinik bisa melayani kesehatan dasar bagi 3 juta pasien. Krähenbühl mengatakan, UNRWA perlu 1,2 miliar dollar AS untuk menjalankan operasionalnya.
