Dalam file foto ini diambil pada 27 September 2018 ini tampak logo untuk media massa nasional Australia, ABC, di gedung kantor pusatnya di Sydney. Polisi Australia menggeledah kantor ABC pada 5 Juni 2019.
SYDNEY, JUMAT - Media nasional Australia, ABC News, menilai penggeledahan rumah salah satu wartawan News Corp dan kantor ABC merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers. ABC News akan terus menjamin perlindungan jurnalis dan narasumber-nya yang menyuarakan kepentingan publik.
Polisi Federal Australia menggeledah rumah seorang wartawan News Corp dan kantor ABC, Australia, Rabu (4-5/6/2019). Polisi federal membawa surat perintah untuk mengakses pusat data atau database perusahaan media nasional Australia tersebut. Polisi membutuhkan waktu delapan jam untuk penggeledahan.
Direktur Pelaksana ABC News, David Anderson, Kamis (6/6), mengatakan, penggeledahan tersebut merupakan “perkembangan serius” yang berkaitan dengan kebebasan pers. Adapun penggeledahan kantor ABC merupakan tindakan yang kedua terhadap media dalam dua hari terakhir.
Selama penggeledahan, polisi mencari seri artikel yang berjudul The Afghan Files. Artikel ini membahas kebocoran dokumen yang mengindikasikan militer Australia sedang diperiksa terkait sejumlah pelanggaran di Afghanistan.
Mereka juga mencari sejumlah kata dan frasa di pusat data, seperti kata ‘rahasia’ dan frasa ‘Kementerian Pertahanan’, serta nama jurnalis ABC News yakni Dan Oakes dan Sam Clark, penulis artikel The Afghan Files.
Penggeledahan berakhir setelah polisi mengunduh ribuan data yang kemudian ditaruh di dalam dua unit diska lepas (flash disk). Kedua diska lepas ini dimasukkan ke dalam kantong bukti khusus.
AAP IMAGE/BIANCA DE MARCHI/VIA REUTERS
Penyelidik Polisi Federal Australia meninggalkan pintu masuk utama ke gedung ABC yang berlokasi di Ultimo di Sydney, Australia, 5 Juni 2019.
Polisi menyatakan, surat perintah penggeledahan berdasarkan Undang-Undang Kejahatan 1914 dan surat komplain dari Menteri Pertahanan yang waktu itu menjabat, dua tahun lalu. Hukum Australia melarang pejabat untuk membocorkan informasi rahasia.
“ABC News akan berpihak pada jurnalisnya, melindungi narasumber, dan melanjutkan laporannya tanpa rasa takut atau berpihak mengenai keamanan nasional dan isu intelijen demi kepentingan publik,” kata Anderson.
ABC News kini memiliki waktu dua minggu untuk mengajukan keberatan mengenai penggeledahan tersebut dan klaim hak istimewa atas konten yang dimiliki dalam tas bukti sebelum polisi dapat menggunakannya sebagai bukti.
Pengacara dan Juru Bicara Peradilan Pidana Aliansi Pengacara Australia, Greg Barns mengatakan, jika perintah penggeledahan secara resmi legal, pihak otoritas memiliki hak untuk masuk ke dalam gedung. “Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah mengajukan banding melalui pengadilan,” tuturnya.
Pelaksana Tugas Komisaris Polisi Federal Australia Neil Gaughan mengatakan, tidak ada kalangan tertentu yang kebal hukum. Media, politisi, dan penegak hukum juga tidak dapat terhindar dari pemeriksaan. Polisi menolak tuduhan bahwa penggeledahan yang dilakukan merupakan intimidasi kepada jurnalis.
Polisi federal tidak hanya menggeledah kantor ABC pada pekan ini. Mereka juga menggeledah rumah seorang editor News Corp Australia (4/6/2019). News Corp mengatakan, penggeledahan rumah editornya berkaitan mengenai artikel yang menulis rencana memata-matai surel, teks pesan, dan akun bank warga Australia.
AAP IMAGES VIA REUTERS
John Lyons (kiri), Redaktur Pelaksana ABC News, diikuti seorang anggota Polisi Federal Australia saat memasuki pintu utama gedung ABC di Ultimo, Sydney, Australia, 5 Juni 2019.
Meskipun berlangsung hampir bersamaan, polisi menyatakan kedua penggeledahan tersebut tidak berkaitan. Namun, kedua surat perintah penggeledahan menggunakan basis yang sama, yaitu UU Kejahatan 1914 mengenai tuduhan penerbitan informasi rahasia.
Jurnalis terancam
Melalui situs resminya, polisi menyatakan bahwa menerima rahasia negara dapat masuk ke dalam kategori kejahatan. Padahal, sebelumnya polisi hanya menyatakan kedua penggeledahan tersebut lebih berkaitan pada adanya dugaan kejahatan karena membocorkan rahasia negara.
Pihak otoritas dan anggota parlemen berpendapat, polisi mensinyalir bahwa jurnalis Australia dapat terancam hukuman penjara karena menerima informasi rahasia. “Kelihatannya mungkin (jurnalis dipenjara karena menerima informasi rahasia). Ini merupakan ranah pemerintah untuk menjelaskannya,” kata Anggota Parlemen Australia, Mark Dreyfus.
Dreyfus melanjutkan, ia kemungkinan akan mendukung pemeriksaan parlemen mengenai penggeledahan yang terjadi. Partai Hijau, yang memiliki suara yang kuat di Senat, telah menyatakan keinginan untuk mengadakan pemeriksaan parlemen.
Direktur Hukum Pusat Hukum Hak Asasi Manusia Emily Howie menuturkan, kedua penggeledahan itu menunjukkan seberapa berbahayanya mengekspos kesalahan pemerintah di Australia. Pelanggaran spionase seharusnya melindungi warga Australia dari bahaya, tetapi pemerintah justru mengkriminalisasi jurnalis dan pelapor (whistleblower).
AP PHOTOS/ROD MCGUIRK, FILE
Foto pada 13 Februari 2019 ini menunjukkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbicara kepada media di Gedung Parlemen di Canberra.
Australia belum memiliki dasar hukum yang jelas untuk melindungi jurnalis dan pelapor seperti di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. Dalam beberapa kasus, jurnalis di Australia terpaksa merilis sumber berita ketika dituntut melalui pengadilan.
Kepentingan politik
Pihak kepolisian telah membantah dengan tegas bahwa waktu penggeledahan yang hampir bersamaan memiliki motif politik. Polisi mengklaim, pemerintah atau pun menteri tidak mengarahkan investigasi yang sedang dilakukan.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, polisi bertindak secara independen dalam dua penggeledahan yang terjadi pada pekan ini. Pemerintah Australia juga tetap mengedepankan kebebasan pers.
“Jika ada masalah mengenai hukum tertentu, hukum itu akan dibahas secara norma sesuai demokrasi. Saya terbuka untuk berdiskusi,” kata Morrison. (AP/REUTERS/ABC NEWS)
