SEOUL, SELASA— Kelompok hak asasi manusia, Transitional Justice Working Group, yang berbasis di Seoul, Korea Selatan, Selasa (11/6/2019), mengatakan telah mengidentifikasi ratusan lokasi yang menurut saksi mata menjadi tempat rezim Korea Utara melakukan eksekusi terbuka dan pembunuhan di luar hukum sebagai bagian dari hukuman mati yang sewenang-wenang dan agresif untuk mengintimidasi warganya.
Temuan itu didasarkan pada riset TJWG yang dilakukan melalui wawancara dengan 610 warga Korut yang membelot dalam empat tahun terakhir. Mereka membantu menemukan 323 lokasi eksekusi menggunakan citra satelit.
Kelompok itu tidak mengungkap secara rinci di mana lokasi pasti tempat eksekusi itu karena khawatir Korut akan merusaknya. Namun, 267 lokasi di antaranya berada di dua provinsi di bagian timur laut Korut dan berbatasan dengan China. Mayoritas pembelot yang berpartisipasi dalam studi ini berasal dari daerah itu.
Eksekusi terbuka oleh Korut cenderung dilakukan dekat sungai, ladang, perbukitan, atau di pasar, dan halaman sekolah. Penduduk dan keluarga yang dihukum sering kali dipaksa datang ke tempat-tempat itu untuk menyaksikan eksekusi.
”Eksekusi terbuka dilakukan untuk mengingatkan rakyat atas kebijakan negara,” kata Direktur Riset TJWG Sarah A Son. ”Tetapi, alasan yang lebih kuat adalah menanamkan budaya takut di antara rakyat.”
TJWG adalah organisasi nonpemerintah yang didirikan pegiat hak asasi manusia serta peneliti dari Korea Selatan dan empat negara lain. Laporan lokasi eksekusi yang mereka buat didanai National Endowment for Democracy yang berbasis di Washington dan Kongres Amerika Serikat.
Associated Press tidak bisa memverifikasi laporan itu secara independen. Transitional Justice juga mengakui bahwa lokasi temuannya tidak pasti karena tidak memiliki akses ke Korut sehingga tidak bisa mendatangi lokasi yang disebutkan para pembelot.
Ethan Hee-Seok Shin, salah seorang penulis laporan itu, mengatakan, hasil wawancara dengan para pembelot memperlihatkan bahwa eksekusi makin jarang terjadi meski tidak jelas juga apakah ini karena makin banyak orang yang dieksekusi secara rahasia.
Organisasi riset yang disponsori pemerintah, Korea Institute for National Unification di Korsel, menyatakan hal serupa dalam laporan hak asasi manusia Korut minggu lalu. Korut masih menggunakan eksekusi publik untuk mengendalikan perilaku warganya, terutama di kota dan perbatasan tempat kejahatan lebih sering terjadi.
Korut belum menanggapi riset TJWG. Korut menghadapi kritik atas isu hak asasi manusia dan mengklaim penilaian negatif tersebut merupakan bagian dari kampanye pimpinan AS untuk menghancurkan citra Korut. (AP/AFP/ADH)