BANGKOK, SELASA — Jenderal Prayuth Chan-ocha resmi menjadi Perdana Menteri Thailand lagi mulai Selasa (11/6/2019). Perekonomian yang bergoyang dan kepercayaan investor yang merosot menjadi tantangan Prayuth.
Pengesahan kerajaan yang diumumkan kemarin menjadi akhir dari upaya Prayuth menjadi pemimpin sipil lewat pemilu. ”Saya akan menciptakan perdamaian demi masyarakat yang bersatu berdasarkan kasih, persatuan, dan cinta. Saya akan menjaga kehormatan lembaga negara, agama, dan kerajaan yang sangat disanjung rakyat Thailand,” ujarnya seraya berjanji akan mendengar rakyat.
Sebelum mulai berpidato, ia terlebih dulu berlutut dan berulang kali bersujud di depan foto Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Ia menyatakan optimisme. ”Usulan kebijakan dari partai-partai menguntungkan warga. Dengan demikian, pemerintahan hasil pemilu bersama anggota parlemen harus menjadi pemerintah bagi seluruh warga Thailand. Saya berharap semua bisa diselesaikan segera,” ujarnya.
Ia menggulingkan Yingluck Shinawatra dari kursi PM pada 2014. Setelah itu, Thailand berkali-kali menunda pemilu sampai Maret 2019. Partai Palang Pracharat, pendukung junta pimpinan Prayuth, memenangi pemilu Maret 2019
Palang Pracharat bersama 18 partai lain mengusulkan Prayuth sebagai calon PM. Dalam sidang parlemen pekan lalu, 500 anggota DPR dan 250 senator menggelar pemilihan. Selain Prayuth, calon PM adalah Thanathorn Juangroongruangkit. Prayuth mendapat 500 suara dan Thanathorn yang disokong oleh Front Demokratis 244 suara.
Front Demokratis yang terdiri atas tujuh partai menuding pemilu dirancang untuk melanjutkan dominasi militer terhadap pemerintahan sipil. Palang Pracharat tidak terlalu menanggapi itu dan malah mengajak Front Demokratis agar bekerja sama. ”Warga menunggu pemerintahan baru menyelesaikan masalah,” kata juru bicara Palang Pracharat, Thanakorn Wangboonkongchana.
Koalisi partai pendukung Prayuth hanya menguasai 254 dari 500 kursi DPR. Peta itu membuat pemerintahan Prayuth rentan. ”Skenarionya terlihat rentan pada risiko pemerintahan yang lemah dan mungkin berumur pendek,” kata ekonom pada Nomura, Charnon Boonnuch.
Investor sejak lama cemas pada risiko politik selepas hasil pemilu. ”Jika ingin perekonomian tumbuh 3,5 persen, pemerintah perlu mengucurkan stimulus 30 miliar baht hingga 50 miliar baht,” kata Thanavath Phonvichai, ekonom University of the Thai Chamber of Commerce. (AFP/REUTERS/RAZ)