Pada Rabu (11/9/2019), para pendukung kemerdekaan Catalan berunjuk rasa. Selain kembali menyuarakan kemerdekaan wilayah asal klub sepak bola Barcelona itu, unjuk rasa tersebut digelar untuk mendukung 12 tokoh kemerdekaan Catalan yang sedang disidang.
Vonis terhadap mereka akan dijatuhkan, beberapa pekan lagi. Setiap tokoh itu menghadapi ancaman penjara hingga 25 tahun dengan dakwaan mulai dari pemberontakan hingga memicu kericuhan. Pemimpin gerakan kemerdekaan Catalan, Carles Puigdemont, kini mengasingkan diri di Belgia.
Di Brussels, ia tidak hanya sibuk mengampanyekan kemerdekaan Catalan. Ia juga sedang mengupayakan bisa duduk di Parlemen Uni Eropa (UE) setelah memenangi pemilu UE pada Mei 2019 sebagai wakil dari Catalan.
UE menolak memberikan haknya sebagai anggota parlemen karena Puigdemont tidak kunjung mengucapkan sumpah pelantikan di Madrid. Sesuai konstitusi UE, setiap anggota terpilih parlemen UE wajib mengucapkan sumpah di ibu kota negara masing-masing. Pengadilan UE telah menegaskan hal itu kepada Puigdemont.
Padahal, jika kembali ke Madrid, berarti ia bisa ditangkap, lalu disidang, seperti 12 rekannya. Puigdemont dan para tokoh Catalan diburu dan ditangkap selepas mendeklarasikan kemerdekaan Catalan pada Oktober 2017. Deklarasi itu dilakukan setelah referendum yang menyatakan mayoritas orang Catalan mendukung pilihan merdeka.
Mahkamah Agung Spanyol menetapkan referendum tersebut ilegal. UE juga berpendapat senada. UE menyebut Catalan adalah masalah dalam negeri Spanyol, dan UE hanya akan terlibat bila diminta. "Komisi (Eropa) percaya, ini waktunya untuk persatuan dan kestabilan, bukan perpecahan,” kata Margaritis Schinas dalam kapasitasnya sebagai juru bicara Presiden UE pada 2017.
UE tidak hanya menolak hak Puigdemont atas kursi parlemen. UE, melalui Jerman, juga pernah menangkap dia atas permintaan Madrid. Ia ditangkap di perbatasan Belgia-Jerman, meski belakangan dikeluarkan dari tahanan setelah membayar jaminan 75.000 euro. Sampai sekarang, Madrid masih mengupayakan ekstradisi terhadap Puigdemont.
Sikap tegas UE
Penangkapan Puigdemont dan pernyataan Schinas adalah gambaran sikap UE terhadap gerakan separatis. UE dan anggotanya tidak mendukung separatis, walau beberapa politisi dari negara tetangga Spanyol mendukung kemerdekaan Catalan.
Penangkapan Puigdemont dan pernyataan Schinas adalah gambaran sikap UE dan anggotanya yang tidak mendukung gerakan separatis.
Masalah separatisme tidak hanya dihadapi Spanyol. Bersama Spanyol, Perancis pernah puluhan tahun berhadapan dengan separatis Basque, etnis yang mendiami perbatasan kedua negara. Madrid dan Paris sama-sama menetapkan ETA, kelompok bersenjata Basque, sebagai organisasi teroris. Sebab, ETA terlibat sejumlah serangan bersenjata di Perancis dan Spanyol.
Difasilitasi mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kofi Annan dan sejumlah tokoh Eropa, deklarasi perdamaian Basque dibuat pada 2011. Tokoh yang terlibat dalam upaya perdamaian itu, antara lain, Gerry Adams, pemimpin Sinn Fein, partai sayap kiri di Irlandia dan Irlandia Utara, periode 1983-2018.
Sinn Fein memang akrab dengan gerakan kemerdekaan. Partai politik itu selama bertahun-tahun diasosiasikan dengan kelompok bersenjata yang menuntut kemerdekaan Irlandia Utara, IRA. Kelompok ini melancarkan serangan bersenjata, termasuk pengeboman selama puluhan tahun. Semua demi meminta kemerdekaan Irlandia Utara dari Inggris Raya.
Kasus Inggris Raya
Irlandia Utara bukan satu-satunya gerakan separatis di Inggris Raya. Wales dan Skotlandia, yang bersama bangsa Inggris mendiami Pulau Britania Besar, juga ingin merdeka. Bahkan, sejumlah orang Inggris pun ingin negara terpisah dari Inggris Raya.
Inggris Raya memang sudah lama dipusingkan oleh para separatis. Jejak gerakan kemerdekaan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sudah muncul dalam bilangan abad. Banyak orang Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara merasa dijajah oleh London. Padahal, berbagai perang untuk penyatuan wilayah Britania Raya dan Irlandia Utara sudah selesai ratusan tahun lalu.
Proses berabad-abad menghasilkan otonomi luas. Wales, Irlandia Utara dan Skotlandia punya tim sepak bola yang bisa ikut piala dunia. Bersama Irlandia Utara, Wales dan Skotlandia punya pemerintahan otonom yang dipimpin menteri besar. Fungsi dan cara pemilihan menteri besar kurang lebih sama dengan pemilihan perdana menteri.
Namun, Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Inggris tidak punya kepala negara, mata uang, dan tentara sendiri. Kepala negara mereka adalah raja atau ratu Inggris Raya, mata uangnya poundsterling, dan militernya adalah tentara kerajaan Inggris Raya. Mereka bisa menjalin hubungan internasional secara terbatas, walau secara praktis semua urusan diplomatik ditangani London.
Meski Inggris sedang dalam proses keluar dari UE, UE hanya mengakui Inggris Raya sebagai anggotanya. Bukan Wales, Irlandia Utara, maupun Skotlandia. Bahkan, Komisi Eropa sudah memperingatkan bahwa Skotlandia tidak akan bisa begitu saja jadi anggota UE seandainya Skotlandia berpisah dari Inggris Raya. Padahal, alasan terbaru Skotlandia merdeka adalah karena Inggris (Raya) ingin keluar dari UE. Padahal, Skotlandia ingin tetap di UE.
Sikap itu diberlakukan UE pada gerakan-gerakan kemerdekaan lainnya di Eropa. UE dan pemerintah negara-negara anggotanya tidak pernah mendukung separatis di mana pun. (AFP/REUTERS)