NUR-SULTAN, KOMPAS – Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk Pertemuan Kelima Pemimpin Parlemen Negara-negara Eurasia yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Capaian demokrasi melalui pemilihan umum dan populasi di Indonesia menjadi salah satu pertimbangan dipilihnya Indonesia untuk bertanggungjawab menyelenggarakan pertemuan ini.
"Kami akan sampaikan kesanggupan terhadap penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertemuan lanjutan pada 2020. Ini merupakan kepercayaan besar terhadap Indonesia dan juga menunjukkan Indonesia dipandang di mata internasional," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang menjadi perwakilan delegasi Indonesia pada Pertemuan Keempat Pemimpin Parlemen Negara-negara Eurasia, di Nur-Sultan, Kazakhstan, Selasa (24/9/2019).
Pertemuan antarnegara Eurasia ini dimulai sejak tahun 2016. Pertama kali, kegiatan ini digelar di Moskow, Rusia dengan mengangkat tema "Inter-Parliamentary Cooperation for Joint Prosperity of Eurasian Countries in the 21st Century". Pada 2017, pertemuan kedua digelar di Seoul, Korea Selatan dengan tema "Promotion of Inter-Parliamentary Cooperation for Common Prosperity in the Eurasian Region".
Berlanjut pada tahun 2018, para pemimpin parlemen negara Eurasia berkumpul di Antalya, Turki membahas tema "Economic Cooperation, Environment and Sustainable Development in Eurasi". Tahun ini, tema yang diusung adalah "Greater Eurasia: Dialogue, Trust, Partnership".
"Karena itu, kehadiran Indonesia juga menjadi bentuk silaturahmi untuk penguatan kerja sama dan menjaga kepercayaan," kata Fadli.
Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahun depan disepakati oleh perwakilan dari 50 negara. Menurut Fadli, hal ini tidak bisa dilepaskan dari diplomasi parlemen yang selama ini dilakukan dan keaktifan Indonesia menjalin hubungan baik dengan salah satu negara inisiator yaitu Kazakhstan.
"Banyak negara yang menawarkan diri untuk jadi tuan rumah. Tapi sekitar 50 negara menyepakati agar Indonesia menjadi yang selanjutnya. Pengalaman Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi yang besar menjadi perhatian internasional," ungkap Fadli.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Darmayanti Lubis yang turut hadir juga menyampaikan, sejumlah lokasi tengah dibahas untuk menggelar pertemuan internasional ini. Salah satu kota yang dipertimbangkan sebagai lokasi pertemuan adalah Bali.
"Selama ini, Bali dikenal sebagai simbol juga bagi Indonesia. Kemudian dari lokasi juga memadai untuk menerima banyak delegasi asing yang jumlahnya cukup banyak," kata Darmayanti.
Kendati demikian, kata dia, tidak menutup kemungkinan daerah lain menjadi lokasi pertemuan, seperti di Jakarta atau di Yogyakarta. "Ini nanti yang memutuskan DPR karena mereka yang mendapat tanggung jawab menyelenggarakan. Sejauh ini, lokasi-lokasi itu dianggap representatif, tapi itu kewenangan dari para anggota DPR yang nanti dilantik," ungkap Darmayanti.