Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi mengumumkan upaya resmi pemakzulan yang digalang Partai Demokrat terhadap Presiden Donald Trump, Selasa (24/9/2019).
Oleh
ADHITYA RAMADHAN DAN ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
REUTERS/AL DRAGO
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi berbicara dalam sebuah konferensi pers di Gedung Capitol, Washington DC, AS, Rabu (25/9/2019).
WASHINGTON, RABU — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi mengumumkan upaya resmi pemakzulan yang digalang Partai Demokrat terhadap Presiden Donald Trump, Selasa (24/9/2019). Pelosi menuduh Trump menekan Presiden Ukraina agar menyelidiki mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, salah satu kandidat calon presiden dari Demokrat pada Pemilu Presiden AS 2020, dan anaknya, Hunter, yang bekerja pada perusahaan tambang gas di Ukraina.
Dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional, Pelosi menuduh Trump meminta bantuan Ukraina untuk menjegal pencalonan Biden—kandidat terdepan Demokrat—menjelang Pilpres 2020. Tokoh Partai Demokrat itu menyebut Trump ”mengkhianati sumpah jabatan, mengkhianati keamanan nasional kita, dan mengkhianati integritas pemilu kita.”
Trump mengecam upaya pemakzulan yang digalang kubu Demokrat. ”Saya unggul dalam jajak pendapat dan mereka tidak tahu bagaimana menghentikan saya. Satu-satunya cara adalah melalui pemakzulan,” ujarnya di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa.
Proses pemakzulan tersebut merupakan langkah paling konfrontatif Demokrat terhadap Trump yang berasal dari Republik. Selama berbulan-bulan, Pelosi berusaha untuk meredam keinginan pemakzulan yang beberapa kali disuarakan sebagian kalangan di tubuh Demokrat. Banyak anggota DPR, termasuk dari kelompok aliran moderat dan pendukung Trump, mengumumkan dukungan mereka terhadap proses pemakzulan dalam 48 jam terakhir. Sejauh ini, 196 dari 235 anggota DPR dari Demokrat telah memberikan dukungan.
REUTERS/JONATHAN ERNST
Presiden AS Donald Trump bersulang bersama dengan para pemimpin dunia lainnya di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (24/9/2019).
”Sekarang saatnya bertindak,” kata John Lewis, anggota DPR (Demokrat) dari Georgia. ”Menunda atau tidak berbuat sama sekali akan mengkhianati fondasi demokrasi kita.”
Yang dipermasalahkan oleh sejumlah anggota DPR hingga memicu proses pemakzulan adalah tindakan Trump mencampuradukkan tekanannya pada Ukraina dengan bantuan keuangan AS ke negara itu. Pada 25 Juli, Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan memintanya agar menyelidiki Biden dan anaknya, Hunter.
Beberapa hari sebelumnya, Trump memerintahkan penasihatnya untuk membekukan bantuan 400 juta dollar AS untuk militer Ukraina. Trump menyangkal spekulasi tentang kaitan pembekuan bantuan untuk Ukraina dengan tekanan pada Presiden Zelenskiy menyelidiki kasus Biden di Ukraina. Kecurigaan terhadap Trump bertambah ketika Trump dijadwalkan bertemu Zelenskiy di sela-sela sidang PBB.
PHOTO BY TIMOTHY A. CLARY / AFP
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Rabu (25/9/2019).
Konstitusi AS memberikan hak kepada DPR untuk memproses pemakzulan. Senat berwenang mengadili tuduhan pemakzulan. Dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota Senat yang menyatakan presiden bersalah agar pemakzulan itu berlaku. Saat ini, Republik menguasai mayoritas kursi Senat.
Meski demikian, proses pemakzulan ini bisa merusak citra Trump dalam pencalonan kembali sebagai presiden pada Pilpres 2020. Jajak pendapat terbaru memperlihatkan, hanya sekitar 45 persen warga AS yang mendukung kinerja Trump.
Dalam sejarah AS, baru dua presiden yang mengalami proses pemakzulan, yakni Andrew Johnson tahun 1868 dan Bill Clinton tahun 1998. Namun, keduanya gagal dimakzulkan dalam pengadilan di Senat. Presiden Richard Nixon mundur pada Agustus 1974 sebelum menjalani proses pemakzulan. (AP/REUTERS/SAM)
