Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dian Triansyah Djani (kiri), Dirjen Kerjasama Multilateral Febrian Ruddyard (tengah) dan Wakil Tetap RI untuk untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Geneva, Swiss, Hasan Kleib (kanan membelakangi lensa) berjabat tangan, setelah Indonesia diumumkan terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, Kamis (17/10/2019) dalam sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat.
JAKARTA, KOMPAS— Upaya-upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi fokus Indonesia saat nanti mengemban tugas menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2020-2022.
”Saat ini, kita sebagai negara pemantau, dan ketika kita menjadi anggota pada tahun 2017, kami di Dewan HAM telah menyuarakan beberapa isu, dan ini akan kita teruskan dan tingkatkan, seperti pendekatan lebih fokus pada pilar pencegahan terjadinya pelanggaran HAM, bukan hanya pada pilah promosi dan perlindungan,” kata Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Geneva, Swiss, Hasan Kleib, ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Hasan Kleib, yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat—bersama dengan Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Dian Triansyah Djani dan Dirjen Kerja Sama Multilateral Febrian Ruddyard mewakili Indonesia dalam proses pemilihan anggota Dewan HAM PBB yang digelar di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-74—menambahkan, Indonesia bersama Dewan HAM akan terus memfasilitasi kerja sama HAM antarnegara, mendorong peningkatan pengembangan kapasitas bagi para penegak hukum di berbagai negara, serta memberi bantuan teknis dalam penyusunan kerangka hukum bidang HAM.
PTRI NEW YORK/KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dian Triansyah Djani memasukkan surat suara dalam proses pemilihan anggota Dewan HAM PBB, Kamis (17/10/2019) di New York, Amerika Serikat.
Selain itu, Indonesia, kata Hasan Kleib, akan mendorong pembahasan masalah-masalah pelanggaran HAM di wilayah pendudukan yang berorientasi perubahan konkret di lapangan. ”Indonesia juga mendorong peninjauan Dewan HAM, khususnya mekanisme HAM, seperti masalah pemegang mandat prosedur khusus yang semakin beragam dan semakin tidak efektif dalam membawa perubahan baik di bidang HAM di negara-negara yang mereka tangani,” tulis Hasan Kleib dalam pesan pendeknya.
Merujuk pada laman resmi Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia disebutkan, Mandat Prosedur Khusus ditetapkan Dewan HAM untuk memeriksa masalah tematik tertentu, atau situasi hak asasi manusia di negara tertentu.
Mandat prosedur khusus tertentu secara khusus berkaitan dengan hak-hak perempuan, seperti Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya, Kelompok Kerja untuk Diskriminasi terhadap Perempuan dalam hukum dan praktik, serta Pelapor Khusus tentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak.
DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan pidato pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2021 pada pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (DHAM) Sesi ke-40 di Markas PBB, Geneva, Swiss, Selasa (26/2/2019).
Dialog
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengapresiasi terpilihnya kembali Indonesia. Menurut dia, Indonesia dapat menjadi pemain kunci untuk isu HAM. Berbeda dari Dewan Keamanan PBB yang cenderung diwarnai pendekatan politis, di Dewan HAM Indonesia dapat
mengedepankan dialog untuk memperjuangkan sejumlah isu.
”Di Dewan HAM ada banyak komite, ahli, dan pelapor khusus yang memiliki laporan dan kajian yang obyektif,” kata Usman. Di tengah minimnya aktor internasional, Indonesia dengan berbagai pendekatan diplomatik dan dukungan di Dewan HAM diharapkan dapat kembali mengarusutamakan isu-isu HAM, termasuk mendorong pemenuhan HAM di dalam negeri, kawasan, dan global. (JOS)
