ASEAN memiliki prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Berdasarkan prinsip itu, setiap negara ASEAN tak ingin dijadikan basis bagi kelompok yang berseberangan dengan salah satu pemerintahan anggota ASEAN.
Oleh
A Tomy Trinugroho, dari Singapura
·3 menit baca
SINGAPURA, KOMPAS — Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri anggotanya. Prinsip ini harus dijunjung tinggi sehingga setiap negara ASEAN pun harus menghormati satu sama lain.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Rabu (13/11/2019), mengatakan bahwa di ASEAN terdapat prinsip yang selama ini dipegang oleh anggota organisasi kawasan itu, yakni prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri. Karena itu, dalam kasus terkait rencana kepulangan tokoh oposisi Kamboja, menurut dia, penting kiranya setiap anggota untuk saling menghormati satu sama lain.
”Hati-hati. Setiap negara memiliki sistem yang berbeda satu sama lain,” ujar Balakrishnan saat ditanya oleh Kompas bahwa bukankah penting kiranya bagi ASEAN untuk selalu mendorong nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut disampaikan oleh Balakrishnan di hadapan sejumlah wartawan Indonesia di kantor Kementerian Luar Negeri Singapura.
Tokoh oposisi Kamboja yang mengasingkan diri, Sam Rainsy, bertemu dengan anggota parlemen Malaysia pada Selasa lalu. Kedatangannya ke Malaysia merupakan bagian dari upayanya untuk pulang ke Kamboja.
Phnom Penh menyatakan, rencana Rainsy untuk pulang ke Kamboja merupakan bagian dari upaya kudeta. Lebih dari 50 orang telah ditangkap, beberapa minggu sejak Rainsy menyatakan akan kembali pulang ke Kamboja. Adapun Rainsy meninggalkan Kamboja untuk menghindari dari tuduhan pencemaran nama baik dan tuduhan lainnya pada tahun 2015. Sejak saat itu, ia tinggal di Perancis.
Menurut Balakrishnan, berdasarkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri, setiap negara ASEAN tidak ingin dijadikan basis bagi kelompok yang berseberangan dengan salah satu pemerintahan anggota organisasi kawasan itu.
Balakrishnan mengingatkan bahwa pada akhirnya, hal yang dilihat dari sebuah pemerintahan ialah kompetensinya. Artinya, bagaimana sejumlah aspek, seperti pekerjaan dan keamanan, dapat diwujudkan dengan baik.
Sementara itu, terkait dengan perkembangan di Kamboja, Uni Eropa menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di negara tersebut. Mereka akan mengeluarkan laporan soal kemungkinan penghapusan syarat keistimewaan dalam perjanjian perdagangan dengan Kamboja terkait sikap pemerintah negara itu terhadap oposisi.
Uni Eropa menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi HAM di Kamboja dan akan mengeluarkan laporan kemungkinan penghapusan syarat keistimewaan dalam perjanjian perdagangan Kamboja-UE.
Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Kamboja mengklaim telah memenangi pertarungan dengan Rainsy yang akhirnya tidak dapat memenuhi tenggat yang ditentukannya sendiri untuk pulang ke negaranya. Menurut otoritas Kamboja, mereka telah sepenuhnya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai percobaan kudeta oleh Rainsy.
Rainsy, beberapa waktu lalu, menyatakan akan pulang ke Kamboja pada Sabtu lalu untuk memimpin aksi tanpa kekerasan bersama rakyat. Pemerintah Kamboja pun melarangnya masuk serta menyerukan agar maskapai penerbangan dan negara-negara tetangga untuk mencegah perjalanan Rainsy.
Kamis pekan lalu, Rainsy sempat dicegah oleh maskapai Thailand, Thai Airways, saat akan masuk pesawat di Paris untuk terbang menuju Bangkok, Thailand. Menurut rencana, dari Bangkok ia dan sejumlah aktivis oposisi Kamboja lainnya akan melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.
Pada Sabtu lalu, Rainsy berhasil meninggalkan Paris, Perancis, dan mendarat di Kuala Lumpur, Malaysia. Di negeri jiran itu, ia bahkan menggelar pertemuan dengan anggota parlemen dari partai berkuasa dan partai oposisi. (AP)