Korsel Masuk ke Proyek Relokasi Ibu Kota

Investor asal Korea Selatan masuk dalam proyek relokasi ibu kota negara ke Kalimantan timur. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama teknis relokasi dan pembangunan ibu kota.

AFP/2019 ASEAN-ROK COMMEMORATIVE SUMMIT

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mempersilakan Presiden Joko Widodo saat menggelar pertemuan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Korea Selatan, Senin (25/11/2019). Indonesia dan Korea Selatan telah menyelesaikan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

BUSAN, KOMPAS — Investor asal Korea Selatan masuk dalam proyek relokasi ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan RI ke Kalimantan timur. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama teknis pada relokasi dan pembangunan ibu kota negara di antara kedua belah pihak.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Menteri Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Kim Hyun-mee di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 30 Tahun ASEAN-Korea Selatan di Busan, Senin (25/11/2019).  Acara itu disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di sela-sela kegiatan mendampingi Presiden Joko Widodo di Busan, Korea Selatan, Selasa (26/11/2019), menyatakan, Korea Selatan memiliki pengalaman membangun smart city. Pengalaman itu akan dipakai sebagai salah satu bahan pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru.

”Mereka (pihak Korea) juga berkomitmen untuk membantu kita kalau kita mau pakai smart city model mereka,” kata Basuki.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, nota kesepahaman tersebut mengatur beberapa bidang kerja sama, di antaranya adalah kerja sama pembangunan kota dalam perspektif kewilayahan, perencanaan dan perancangan kota, serta pembangunan di bidang pekerjaan umum dan perumahan.

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengunjungi Kampung Budaya Gamcheon di Busan, Korea Selatan, Minggu (24/11/2019). Dalam lawatan ke ”negeri ginseng” itu, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN-Korea Selatan serta pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pimpinan perusahaan asal Korea Selatan.

Ada pula kerja sama di bidang rekayasa konstruksi, teknologi, dan manajemen yang menyangkut jalan-jembatan, air baku, bendungan, pengendalian banjir, air minum, sistem drainase, sampah, air limbah domestik, perumahan, dan gedung.

”Bentuk kerja samanya, antara lain, pertukaran informasi tentang berbagai pengalaman, pengetahuan, dan teknologi, serta penugasan tenaga ahli. Juga peningkatan kapasitas dan kerja sama-kerja sama teknis yang akan disepakati oleh kedua belah pihak,” kata Retno.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, dalam pertemuan dengan para pimpinan perusahaan besar di Korea Selatan, Senin lalu, Presiden Jokowi juga mengundang investor untuk berpartisipasi dalam relokasi ibu kota negara. ”Konsepnya adalah smart city, safe city, green city, inclusive city, dan resilience city,” kata Airlangga.

Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/08/2019). Targetnya, ibu kota negara efektif pindah ke Kalimantan Timur pada 2024.

Tahun ini sampai dengan tahun depan, pemerintah akan menuntaskan kajian dan dasar hukumnya. Selanjutnya, pembangunan fisik untuk tahap pertama, yakni kompleks inti atau distrik pemerintahan berikut sarana-prasarana pendukungnya, akan mulai dilakukan akhir 2020 sampai dengan 2024.

Total anggaran yang diperlukan untuk pemindahan ibu kota negara sampai dengan tahap pertama tersebut sekitar Rp 466 triliun. Menurut rencana, 19 persen bersumber dari APBN dengan sumber dana dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta. Lainnya akan bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung swasta dan BUMN.

Mulai 2019 sampai dengan 2020 adalah fase persiapan. Ini, antara lain, mencakup penyusunan sekaligus penyelesaian rencana induk, desain kawasan, desain bangunan, desain urban, dan sejumlah perundang-undangan yang diperlukan.

Adapun pembangunan infrastruktur tahap pertama, yakni areal inti khusus kompleks perkantoran kementerian dan lembaga negara berikut sarana dan prasarana pendukungnya akan dimulai akhir 2020. Target selesai adalah 2024. Pada tahun 2024, operasional sebagian kantor pemerintah dan lembaga negara sudah bisa berpindah.

Kantor Kepresidenan dan istana negara pindah pada 2024. Sebagian kantor kementerian dan lembaga negara juga akan pindah, termasuk DPR. Lembaga yudikatif segera menyusul kemudian.

Untuk distrik pemerintahan dibutuhkan lahan seluas 4.000-6.000 hektar. Adapun lahan seluas 40.000 hektar dicadangkan untuk wilayah ibu kota negara secara keseluruhan. Pembangunan tahap pertama mencakup area inti, yakni lahan seluas 4.000 hektar.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan total lahan seluas 180.000 hektar. Selain untuk antisipasi perluasan areal ibu kota negara, lahan tersebut juga dialokasikan untuk berbagai sarana pendukung, termasuk kawasan hijau.

Pembangunan infrastruktur ibu kota baru, sebagaimana pernah disampaikan Basuki, menerapkan sistem tiga kluster. Kluster pertama adalah desain kawasan yang akan diselesaikan tahun ini. Kluster kedua adalah pembangunan prasarana dasar, seperti  jalan, saluran air bersih, dan drainase, termasuk bendungan dan sumber baku air untuk melayani kebutuhan ibu kota negara. Kluster ketiga adalah desain dan pembangunan gedung dan perkantoran. Ini dimulai pada pertengahan 2020.