Partai-partai kecil di Inggris Raya mengintip peluang konsesi dalam proses pembentukan pemerintahan. Kesempatan itu terbuka sebab sejumlah jajak pendapat menunjukkan peluang tak ada partai jadi mayoritas di parlemen.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan anjingnya, Dilyn, keluar dari tempat pemungutan suara setelah Johnson menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Inggris di London, Kamis (12/12/2019). Warga Inggris Raya kemarin mengikuti pemilu yang bakal ikut menentukan Brexit.
LONDON, KAMIS — Partai-partai kecil di Inggris Raya mengintip peluang konsesi dalam proses pembentukan pemerintahan. Kesempatan untuk mereka terbuka karena sejumlah jajak pendapat menunjukkan peluang tidak ada partai menjadi mayoritas di parlemen hasil pemilu, Kamis (12/12/2019).
Lembaga jajak pendapat, seperti YouGov dan Ipsos, memprakirakan Partai Konservatif pimpinan Boris Johnson mendapat suara sah di rentang 43 persen hingga 44 persen. Sementara Partai Buruh pimpinan Jeremy Corbyn hanya mendapat di rentang 31 persen.
Hari Kamis kemarin, setelah mengalami keterbelahan selama lebih dari tiga tahun terkait rencana pemerintahnya berpisah dari Uni Eropa (Brexit), warga Inggris berduyun-duyun mendatangi tempat-tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih di pemilu. TPS-TPS itu diselenggarakan di berbagai tempat, seperti sekolah, pusat-pusat komunitas, pub-pub, dan kantor-kantor balai kota.
Warga Inggris mengantre untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) di Clapham, London, Kamis (12/12/2019).
Pemilu ini menjadi ajang pertarungan antara Partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson dan oposisi Partai Buruh pimpinan Jeremy Corbin. Dalam isu Brexit, Johnson menyatakan, dirinya akan mengawal Inggris keluar dari Uni Eropa (UE) pada 31 Januari 2020. Adapun Corbyn menjanjikan referendum ulang mengenai Brexit.
Johnson menggunakan hak pilihnya di dekat kediaman resminya, Downing Street, di London, ditemani anjingnya, Dilyn. Sementara menggunakan hak pilihnya di sebuah sekolah di daerah pemilihannya di London utara. Ia disambut para pendukungnya, termasuk seorang aktivis yang mengenakan pakaian ala Elmo dalam serial televisi anak-anak, "Jalan Sesama".
Kedua partai tersebut menawarkan pandangan yang bertolak belakang. Johnson berulangkali mengkampanyekan untuk mewujudkan slogan "Tuntaskan Brexit (Get Brexit done)" dan menjanjikan kenaikan sedang dalam belanja publik. Sedangkan Partai Buruh menyatakan akan menegosiasikan kesepakatan perpisahan baru dengan UE dan--berdasarkan kesepakatan itu--menawarkan pilihan pada warga Inggris untuk meninggalkan atau bertahan di UE.
PHOTO BY TOLGA AKMEN AND DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Gabungan dua foto yang dibuat, Kamis (12/12/2019), memperlihatkan Pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn (kiri) dan Pemimpin Partai Konservatif, yang juga Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson saat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Inggris, 12 Desember 2019.
Partai Buruh juga berjanji untuk menaikkan pajak bagi orang kaya, menasionalisasi industri-industri, seperti perusahaan layanan kereta dan perusahaan pengelola air minum, serta memberikan akses internet gratis bagi seluruh rakyat. ”Masalah nyata Inggris bukan Brexit. Persoalan nyata adalah tak ada uang di saku rakyat. Kami akan menaruh uang di saku warga,” kata Corbyn.
Johnson mendorong digelarnya pemilu dipercepat, dari seharusnya pada 2022, untuk memutus "kelumpuhan politik" akibat tidak tercapainya mayoritas kursi bagi partai penguasa yang dipimpinnya. Akibat hal itu, perjanjian Brexit yang sudah disepakati dengan UE terganjal di parlemen. Tanpa status mayoritas, PM akan kesulitan memperoleh persetujuan parlemen seperti terjadi beberapa tahun terakhir.
YouGov, yang prediksinya mendekati hasil resmi pemilu Inggris 2017, memprakirakan Konservatif mendapat 311 hingga 367 dari 650 kursi DPR Inggris atau House of Commons. Sementara Buruh diprakirakan mendapat 206 hingga 256 kursi.
Hasil pemilu akan mulai diketahui pada Kamis tengah malam waktu London atau Jumat dini hari WIB. Sementara hasil akhir tidak resmi pemilu akan diketahui pada Jumat siang WIB.
PHOTO BY BEN STANSALL / AFP
Warga menunggang kuda ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu Inggris di Chiddingstone Hoath, dekat Edenbridge, Inggris tenggara, Kamis (12/12/2019).
”Kami tak bisa memastikan apakah pemilu akan menghasilkan parlemen tanpa mayoritas atau tidak. Konservatif akan dapat banyak suara di daerah- daerah yang memilih keluar dari Uni Eropa,” kata Direktur Riset Politik YouGov Anthony Wells, Selasa (10/12) malam waktu London.
Pernyataan itu didasarkan pada temuan rangkaian jajak pendapat sejak kampanye dimulai. Meski unggul, elektabilitas Konservatif terus berkurang. Sementara elektabilitas Buruh terus bertambah dibanding sejak kampanye dimulai.
Tidak cukup
Sayangnya, kenaikan elektabilitas tak cukup mengantarkan Buruh meraih minimal 326 kursi atau jumlah minimal untuk menjadi mayoritas di DPR. Dalam skenario terbaik, Buruh hanya mendapat maksimum 256 kursi. Di sisi lain, dalam skenario terburuk, Konservatif berpeluang hanya mendapat 311 kursi.
PHOTO BY DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
Sebuah tempat pemungutan suara dalam pemilu Inggris berlokasi di bawah jalan layang di London timur, Inggris Kamis (12/12/2019).
Jika salah satu dari dua skenario terjadi, Buruh atau Konservatif harus berkoalisi dengan partai-partai kecil, seperti Liberal Demokrat, Partai Nasional Skotlandia (SNP), dan Partai Persatuan Demokratik (DUP). Proses koalisi kerap diikuti konsesi dari partai besar kepada partai kecil.
Konservatif harus melakukan itu selepas pemilu 2017. Konservatif menggandeng DUP. Koalisi itu bubar karena DUP menolak Inggris keluar dari Uni Eropa. Sementara Konservatif berusaha meneruskan proses yang dikenal sebagai Brexit itu.
Setelah tiga tahun sejak referendum yang memutuskan Brexit harus dilakukan, Konservatif gagal mendapat persetujuan parlemen. Sebab, walau punya kursi paling banyak daripada partai lain, Konservatif bukan partai mayoritas dan sulit mendapat persetujuan parlemen.
Johnson menyebut kondisi itu sebagai kebuntuan dan kelumpuhan politik. Untuk mengatasi tersebut, ia mempercepat pemilu dari 2022 menjadi Desember 2019.
Sayangnya, berdasarkan sejumlah jajak pendapat, kebuntuan berpeluang terus terjadi selepas pemilu 2019. Walakin, sejumlah lembaga jajak pendapat tidak menutup peluang Konservatif meraih mayoritas.
