Partai Demokrat di DPR AS menyiapkan dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi penyelidikan Kongres terkait pemakzulan.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
REUTERS/ERIN SCOTT
Anggota Komite Yudisial DPR AS memberikan suara untuk menyetujui dua pasal pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill, Washington, AS, Jumat (13/12/2019).
WASHINGTON, JUMAT —Setelah Demokrat berdebat sengit dengan Republiken selama 14 jam untuk memutuskan kelanjutan proses pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Ketua Komite Yudisial DPR Jerrold Nadler, Jumat (13/12/2019), menjadwalkan voting DPR akan dilakukan Rabu pekan depan. Demokrat menyiapkan dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap Trump, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi penyelidikan Kongres terkait pemakzulan ini.
Jika DPR—dikuasai Demokrat—menyetujui pemakzulan, Senat AS wajib menggelar persidangan untuk memutuskan presiden bersalah atau tidak. Senat AS dikuasai Republik. ”Apakah kita mau punya presiden yang diktator, sepopuler apa pun dia, bagus ataupun jelek hasil kebijakannya? Tidak boleh ada presiden AS yang menjadi diktator,” kata Nadler.
Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa Trump terbukti menyalahgunakan kekuasaan dengan meminta Ukraina menyelidiki rival pemilunya, Joe Biden, dan menahan bantuan militer untuk Ukraina. Selain itu, Trump juga terbukti menghalangi penyelidikan Kongres terkait isu itu.
AP PHOTO/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS
Salinan artikel tentang pemakzulan, Selasa (10/12/2019), di Washington. Partai Demokrat di DPR AS mengumumkan mendorong dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi Kongres.
Jika hasil voting memutuskan Trump pantas dimakzulkan, Trump akan menjadi presiden pertama yang dimakzulkan dan disidang di Senat. Ketua DPR AS Nancy Pelosi yakin anggota DPR dari Demokrat akan kompak satu suara dan tidak akan menentang pemakzulan hanya karena khawatir tidak akan dipilih lagi pada pemilu November 2020. ”Tidak ada hubungannya. Orang akan tetap memilih,” ujarnya.
REUTERS/YURI GRIPAS
Ketua DPR AS Nancy Pelosi
Pada saat perdebatan di dalam Komite Yudisial yang dimulai Rabu malam, Republiken bersikukuh tetap mendukung Trump dan membantah segala tuduhan terhadap Trump. Mereka menuduh Demokrat memaksakan diri dengan penyelidikan yang dilakukan terburu-buru. ”Mereka (Demokrat) khawatir tidak bisa mengalahkan Trump di pemilu. Jadi, mereka memilih cara pemakzulan yang curang, terburu-buru, dan keliru,” kata Jim Jordan dari Republiken.
Membantah hal itu, Demokrat menilai, perlu bergerak cepat karena jika tidak, Trump tidak akan kapok dan lagi-lagi akan mencurangi aturan pemilu. Apalagi saat ini pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, yang ikut terlibat menekan Ukraina, juga berada di Ukraina sejak pekan lalu untuk menggali ”dosa-dosa” Joe Biden. ”Kami punya tanggung jawab konstitusional untuk menindak presiden,” kata Val Deming dari Demokrat.
Demokrat yakin akan bisa memakzulkan Trump. Namun, kemungkinan akan terganjal Senat yang dikuasai Republiken. Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell memastikan Trump tidak akan bisa dimakzulkan. Sebelumnya, Trump meminta Republiken untuk bertahan mati-matian di Senat. Isu ini menunjukkan betapa terbelahnya rakyat AS dan ini membawa konsekuensi politik yang serius menjelang pemilu 2020. (REUTERS/AFP/AP)
