Kubu Demokrat ingin sidang pemakzulan Trump di Senat disertai pemeriksaan saksi dan dokumen. Republik menolak usulan itu dan ingin sidang berlangsung cepat.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
REUTERS/JOSHUA ROBERTS
Ketua Fraksi Demokrat di Senat Amerika Serikat Chuck Schumer menyaksikan tayangan pemungutan suara dalam sidang dakwaan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di DPR di Capitol Hill, Washington, 18 Desember 2019. Hingga Senin (23/12/2019), DPR belum mengirimkan dakwaan pemakzulan itu kepada Senat, yang dikuasai Republik.
WASHINGTON, SENIN — Kubu Demokrat mendapat tambahan bukti untuk mendesak sidang terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam skandal Ukraina. Bukti itu berupa perintah pejabat Kantor Pengelolaan Anggaran Michael Duffey kepada Pentagon agar menunda pencairan dana bantuan AS untuk Ukraina.
”Jika dibutuhkan alasan mengapa Duffey harus bersaksi, inilah alasannya. Seorang pejabat tinggi, salah satu yang kami minta (bersaksi), menyatakan, penghentian bantuan 91 menit setelah Trump menelepon (Presiden Ukraina Volodymyr) Zelensky. Apa lagi yang dibutuhkan untuk memanggil saksi?” kata Chuck Schumer, Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS, Minggu (22/12/2019) waktu New York atau Senin pagi WIB.
Schumer merujuk pada surel Duffey kepada sejumlah rekannya di Kantor Pengelolaan Anggaran (OMB) pada 25 Juli 2019 pukul 15.03.
”Berdasarkan petunjuk yang saya terima dan arahan dari pemerintah untuk mengkaji ulang bantuan bagi Ukraina, termasuk bantuan keamanan, tolong tunda kewajiban apa pun dari Departemen Pertahanan soal dana ini sambil menunggu arahan lanjutan,” tulis pejabat yang diangkat Gedung Putih itu.
HOUSE TELEVISION VIA AP
Ketua DPR AS Nancy Pelosi menunjuk ke sebuah poster saat berpidato dalam sidang pemungutan suara dakwaan pemakzulan Presiden Donald Trump di Capitol, Washington, 18 Desember 2019.
Surel Duffey mulai disiarkan kepada umum pada akhir pekan lalu. Seorang hakim memerintahkan pengungkapan surel itu pada Pusat Integritas Publik. LSM ini mengajukan permohonan keterbukaan informasi terkait surel tersebut.
Surel itu dikirim pada hari ketika Trump menelepon Zelensky untuk memintanya menyelidiki Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden. Zelensky juga diminta mengumumkan penyelidikan tersebut.
Joe Biden menyebut permintaan itu sebagai gambaran ketakutan Trump atas upaya Biden mengejar tiket calon presiden AS dari Demokrat. Dalam sejumlah jajak pendapat, tingkat keterpilihan Biden selalu lebih tinggi dari Trump.
OMB menampik kaitan telepon Trump dan penundaan pencairan bantuan. ”Seperti telah diumumkan, penundaan diumumkan dalam pertemuan lintas lembaga pada 18 Juli 2019,” kata Rachel Semmel, juru bicara OMB.
Telepon Trump kepada Zelensky memicu penyelidikan DPR. Pekan lalu, DPR menyetujui dua dakwaan pemakzulan terhadap Trump, yakni penyalahgunaan kewenangan dan perintangan penyelidikan yang dilakukan parlemen.
AFP/SAUL LOEB
Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu di sela-sela sidang PBB di New York, AS, pada 25 September 2019.
Belum dikirim
Sampai sekarang, dakwaan itu belum dikirimkan kepada Senat. Ketua DPR AS Nancy Pelosi menyatakan ragu Senat akan menyidangkan dakwaan itu secara adil. Hal itu, antara lain, karena sejumlah senator Republik secara terbuka menyatakan tidak akan menjadi juri yang adil dalam sidang nanti.
Ketua Fraksi Republik di Senat, Mitch McConnell, juga menolak permintaan Schumer agar Senat memanggil mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton; Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney; penasihat Mulvaney, Robert Blair; dan Duffey sebagai saksi dalam sidang Trump.
McConnell beralasan, pemeriksaan saksi dan dokumen seharusnya selesai di proses penyelidikan DPR. Masalahnya, empat saksi yang diusulkan Schumer tak pernah memenuhi panggilan DPR.
Sampai sekarang, McConnell dan Schumer belum sepakat soal bagaimana sidang akan berlangsung di Senat. Senator Republik dari daerah pemilihan Missouri, Roy Blunt, yakin mereka akan bersepakat pada awal 2020.
Blunt mengusulkan pemungutan suara oleh para senator untuk memutuskan saksi dipanggil atau tidak. Pola itu pernah dipakai dalam sidang pemakzulan Bill Clinton.
AP PHOTO/SUSAN WALSH
Ketua Fraksi Republik di Senat AS Mitch McConnell (tengah) berbicara dengan wartawan ketika dia berjalan di Capitol Hill di Washington, Rabu (2/1/2019).
”Biarkan kedua belah pihak mengajukan alasan, pendakwa dari DPR menyampaikan dakwaan, dan Presiden menyampaikan pembelaan secara terbuka. Lalu, kita lihat akan seperti apa,” tutur Blunt.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Wakil Presiden AS Marc Short meyakini Pelosi akan mengirimkan dakwaan ke Senat. ”Kami cukup yakin keadaan ini tidak akan berlanjut dan dia akan berubah sikap. McConnell dan Schumer akan mencapai kesepakatan soal proses sidang di Senat,” ujarnya kepada CNN.
Senator Republik yang juga loyalis Trump, Lindsey Graham, menuding Pelosi menginjak aturan pemisahan kekuasaan antara DPR dan Senat seperti ditetapkan konstitusi. Hal itu dipicu keputusan Pelosi menunda pengiriman dakwaan ke Senat.
Keputusan ini membuat Senat tidak bisa segera menyidang Trump. Padahal, dengan menduduki 53 dari 100 kursi Senat, Republik ingin segera menyidang Trump lewat peradilan singkat. McConnell juga mengakui berkoordinasi dengan pengacara Trump, Pat Cipollone, soal cara sidang.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat di Senat, Dick Durbin, mengecam manuver itu. ”Bagaimana mereka (McConnell dan Graham) bisa bersumpah menjadi juri yang adil? Mereka seharusnya tidak melakukan itu,” ujarnya.
Sejumlah senator telah bersiap menghadapi sidang dengan acuan untuk memahami pemakzulan. Mitt Romney, Senator Republik dari dapil Utah, mengatakan telah membaca sejumlah makalah untuk memahami pandangan para bapak bangsa AS soal pemakzulan.
Adapun Senator John Cornyn dari dapil Texas membaca buku soal pemakzulan Andrew Johnson, Presiden AS yang pertama disidang pemakzulan oleh Senat pada 1868. (AP/AFP)
