Pemerintah India menyatakan belum menutup pintu pada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar masih harus melihat biaya dan manfaat kemitraan dagang tersebut.
Oleh
BENNY DWI KOESTANTO
·2 menit baca
AP PHOTO/EBRAHIM NOROOZI
Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar berdiri setelah disambut Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di Teheran, Iran, 22 Desember 2019.
NEW DELHI, RABU— Pemerintah India menyatakan belum menutup pintu pada Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. India seperti diketahui menarik diri dari RCEP pada saat 10 negara ASEAN dan lima negara mitra (Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru) mengunci kesepakatan atas 20 bab pokok-pokok pengaturan kemitraan itu pada awal November 2019.
Masih terbukanya kemungkinan India untuk bergabung dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) itu diungkapkan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di New Delhi, Rabu (15/1/2020).
”Dalam hal RCEP, kami harus melihat biaya dan manfaatnya. Kami akan mengevaluasi RCEP tentang nilai ekonomi dan perdagangannya. Kami pun belum menutup pikiran terkait hal itu,” kata Jaishankar.
Berdasarkan catatan Kompas, India menarik diri dari kesepakatan RCEP pada menit terakhir di tengah kekhawatiran bahwa kesepakatan itu akan memberi jalan bagi gempuran produk impor lebih murah dari negara-negara seperti China. New Delhi tidak ingin, gara-gara RCEP, industri mereka tak kompetitif; petani, bisnis, pekerja, dan konsumen di negeri mereka bakal merugi.
Sebagai koordinator Komite Negosiasi Perdagangan RCEP, Pemerintah Indonesia berkomitmen mempertahankan 16 negara perunding. Menlu RI Retno LP Marsudi pada akhir tahun lalu telah menyatakan India masih mungkin untuk bergabung dengan RCEP dan aneka pembicaraan terkait hal itu terus berlanjut. ”Menlu China, menurut rencana, juga akan ke New Delhi,” ujar Retno kepada Kompas.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI Iman Pambagyo menyatakan, pihaknya akan berkonsultasi dengan ASEAN untuk meminta klarifikasi India pada bulan ini. Secara keseluruhan, negara perunding RCEP sepakat untuk membahas poin-poin keberatan India.
Melindungi investor
India diwartakan tengah berencana menerbitkan undang-undang baru untuk melindungi investasi asing dengan mempercepat penyelesaian sengketa. Hal itu bertujuan untuk menarik lebih banyak modal dari luar negeri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang beberapa waktu ini tengah tertekan.
Dalam draf awal 40 halaman, Kementerian Keuangan India telah mengusulkan menunjuk seorang mediator dan membentuk pengadilan jalur cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara investor dan Pemerintah India. Undang-undang itu untuk menarik sekaligus mempertahankan investasi asing. (REUTERS/BEN)
