Amerika Serikat memulai sejarah baru. Untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah AS, presiden menjadi terdakwa dalam sidang pemakzulan.
Oleh
KRIS MADA
·3 menit baca
WASHINGTON DC, KAMIS — Amerika Serikat memulai sejarah baru. Untuk ketiga kalinya sepanjang sejarah AS, presiden menjadi terdakwa dalam sidang pemakzulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya resmi menjadi terdakwa sidang pemakzulan di Senat yang dimulai pada Kamis (16/1/2020) siang. Proses sidang menjadi pertaruhan bagi Demokrat dan Republik dalam pemilu 2020.
Sidang bisa dimulai setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menyerahkan berkas dakwaan pemakzulan ke Senat pada Rabu (15/1/2020) siang waktu Washington atau Kamis dini hari WIB. ”Ini masa sulit bagi negara kita, tetapi seperti inilah yang ditetapkan para bapak bangsa,” kata Ketua Fraksi Republik di Senat AS Mitch McConnell.
Sidang pada Kamis hanya pembukaan. Agendanya hanya pengambilan sumpah hakim dan para juri, pengenalan tujuh pendakwa yang diutus DPR, dan pembacaan dakwaan. ”Proses inti akan dimulai pada Selasa depan,” ujar McConnell.
Konstitusi AS menetapkan Ketua Mahkamah Agung, kini dijabat John Roberts, memimpin sidang pemakzulan. Sebanyak 100 senator jadi juri dan perwakilan DPR menjadi pendakwa dalam sidang pemakzulan. DPR menunjuk Adam Schiff, Jerrold Nadler, Zoe Lofgren, Val Demings, Hakeem Jeffries, Sylvia Gracia, dan Jason Crow sebagai pendakwa.
DPR—yang dikuasai Demokrat—mendakwa Trump menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi dalam skandal Ukraina. Ia juga didakwa menghalangi penyelidikan parlemen. Dakwaan itu disetujui lewat pemungutan suara pada 18 Desember 2019, dengan hasil 228 suara mendukung dan 193 menolak, sesuai jalur partai.
”Pada 18 Desember, DPR mendakwa pemakzulan Presiden AS, pemakzulan yang akan dikenang selamanya. Apa pun hasilnya, Amerika ingin persidangan yang adil,” kata Ketua DPR AS Nancy Pelosi.
Ujian bagi Senat
”Senat sedang disidang, seperti halnya presiden. Apakah Senat akan menggelar sidang sesuai konstitusi demi membela negara atau terlibat dalam kejahatan presiden dengan menutupinya?” kata Jerrold Nadler, salah satu pendakwa.
Ia merujuk pada kegigihan McConnell dan sejumlah senator Republik meminta sidang cepat tanpa pemeriksaan dokumen dan saksi. Sampai sidang resmi dimulai, Senat belum kunjung menyepakati soal tata cara pemeriksaan.
Persidangan pemakzulan itu merupakan bagian dari proses politik yang menyuguhkan persaingan sengit antara Demokrat dan Republik.
Upaya terakhir Demokrat untuk mendorong pemeriksaan saksi berupa penyiaran dokumen dari Lev Parnas. Dari Parnas, DPR mendapat bukti komunikasi terdakwa kasus pelanggaran dana pemilu AS itu dengan Rudy Giuliani, pengacara Trump, soal Ukraina. ”Saya tak akan melakukan apa pun tanpa izin Rudy dan Trump,” kata Parnas.
Dibutuhkan suara sedikitnya 51 senator untuk memutuskan apa pun terkait proses dan tata tertib persidangan. Dari 53 senator Republik, tiga orang mengindikasikan ingin ada pemeriksaan saksi dan bukti.
Persidangan pemakzulan itu merupakan bagian dari proses politik yang menyuguhkan persaingan sengit antara Demokrat dan Republik. Persaingan panas itu akan terus berlanjut sampai pada pemilu, November 2020.
Beberapa politisi Republik menuding Demokrat memaksakan pemakzulan sebagai satu-satunya cara mencegah Trump kembali terpilih. Sementara Joe Biden, salah seorang bakal calon presiden dari Demokrat, menyebut skandal Ukraina adalah bukti Trump cemas kalah di pemilu.
Sejumlah politisi Demokrat khawatir dampak pemakzulan bagi elektabilitas Demokrat di pemilu. Kala mendorong pemakzulan atas Bill Clinton yang didukung Demokrat pada 1998, perolehan suara Republik di pemilu berkurang.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan, tingkat kepercayaan pada kinerja Trump tak menurun gara-gara pemakzulan. Sebaliknya, tingkat kepercayaan warga pada parlemen terus merosot. (AP/REUTERS)