Kubu Demokrat Maksimalkan Pembacaan Dakwaan untuk Makzulkan Trump
Pada hari kedua pembacaan dakwaan itu, Demokrat mengajukan bukti dakwaan pertama dari dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap Trump. Mereka secara sistematis berupaya mematahkan klaim-klaim Partai Republik.
Oleh
BENNY DWI KOESTANTO
·3 menit baca
SENATE TELEVISION VIA AP
Manajer Pemakzulan Adam Schiff (Demokrat) memperlihatkan salinan dokumen saat membacakan pernyataan penuntutan dalam sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Senat, di Gedung Capitol, Washington DC, AS, Rabu (22/1/2020).
WASHINGTON, KAMIS — Partai Demokrat dalam sidang pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Senat, Kamis (23/1/2020) waktu setempat, menyatakan bahwa Trump telah secara terbuka dan berbahaya menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan politik. Penyalahgunaan kekuasaan ala Trump itu diklaim merupakan yang pertama kalinya sejak masa kepresidenan George Washington, hampir 2,5 abad lampau.
Pada hari kedua pembacaan dakwaan itu, Demokrat mengajukan bukti dakwaan pertama dari dua pasal dakwaan pemakzulan terhadap Trump. Mereka secara sistematis berupaya mematahkan klaim Partai Republik bahwa Trump tidak melakukan kesalahan saat meminta bantuan dari Ukraina demi kepentingannya dalam pemilihan umum, November mendatang.
Ketika 100 senator duduk sebagai juri dalam persidangan itu, kubu Demokrat mewakili DPR AS selaku jaksa memutar video lama berisi kesaksian dua pembela terdekat Trump yang menyatakan, penyalahgunaan kekuasaan adalah sebuah pelanggaran yang dapat berujung pada pemakzulan. Hal ini untuk mematahkan klaim utama Gedung Putih bahwa, sesuai konstitusi AS, harus ada kejahatan khusus untuk memakzulkan Presiden.
”Presiden Trump menggunakan kekuasaan di kantornya untuk meminta negara asing ikut campur dalam pemilihan kita demi keuntungan pribadinya,” kata Ketua Komite Yudisial DPR Jerry Nadler, salah satu manajer pemakzulan, kepada majelis di Capitol, Washington DC, AS. ”Sejak Presiden George Washington berkuasa pada 1789, tidak ada presiden yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara ini.”
REUTERS/POOL
Ketua Komite Yudisial DPR AS Jerrod Nadler (kiri) menoleh ke arah anggota Komite Yudisial asal Republik, Doug Collins, yang menolak dua pasal dakwaan terhadap Presiden Donald Trump dalam sidang Komite Yudisial DPR AS di Capitol Hill, Washington, AS, 13 Desember 2019.
Nadler menegaskan, tindakan Trump itu dilakukan berkali-kali dan secara terang-terangan. Tindakan itu dinilai sebagai pelanggaran atas sumpah jabatannya. ”Perilaku Presiden itu salah. Itu ilegal, dan hal itu berbahaya,” katanya.
Demokrat memaksimalkan sesi persidangan pada Kamis itu untuk melancarkan argumen dakwaan sepenuhnya pada agenda pertama, berupa pembacaan dakwaan. Agenda berikutnya dilanjutkan pada Jumat ini waktu setempat. Agenda ini akan menjadi hari terakhir penuntutan sebelum kubu pembela Trump naik podium Senat, dari Sabtu hingga Selasa pekan depan.
Demokrat berharap mampu menghancurkan kesolidan kubu Republik dan mendapatkan cara untuk memakzulkan Trump. Di atas kertas, hal itu merupakan perjuangan berat mengingat mayoritas Senat adalah para politisi Republik.
Kubu Demokrat juga berharap, jalannya sidang yang disiarkan televisi secara nasional pada 10 bulan sebelum pemilihan umum bisa memengaruhi pemilih yang selama ini ragu pada pemakzulan. Setidaknya, saat pemilu nanti, pemilih kelompok itu menilai Trump tidak layak dipilih lagi.
SENATE TELEVISION VIA AP
Para anggota Senat AS menggelar pemungutan suara mengenai aturan dan tata tertib sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Gedung Capitol di Washington, AS, dalam foto yang diambil dari video, Rabu (22/1/2020).
Serangan Trump
Di Gedung Putih, Trump melepaskan rentetan cuitan yang menyerang proses persidangan di Senat. Ia menyatakan, persidangan itu sarat dengan kebohongan dan representasi yang keliru. Dia menyerang Adam Schiff, kepala jaksa penuntut. Dalam istilah yang sangat personal, Trump menggunakan sebutan ”Shifty Schiff” (Schiff yang Licik) terhadap Schiff.
Dari persidangan lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung John Roberts memperingatkan jaksa penuntut pemakzulan dan juga kubu pembela Trump. Mereka diminta mengikuti catatan tulisan tangan Senator Republik Susan Collins dari Maine. Collins mengatakan kepada WCSH-TV di Maine bahwa debat partisan telah menjadi ”terlalu pribadi” dan melampaui perdebatan yang berdasarkan fakta-fakta.
”Saya telah mendengar kedua belah pihak saling bertentangan satu sama lain dari segi integritas, dan juga memberikan aspirasi senada terhadap Senat,” katanya. ”Itu tidak tepat.”
Pada foto yang diambil dari video ini, Hakim Agung John Roberts membacakan hasil pemungutan suara untuk menyetujui aturan untuk pengadilan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump di Gedung Capitol di Washington, Rabu (22/1/2020).
Setelah menerima catatan itu, Roberts pun memperingatkan kedua belah pihak. ”Saya pikir, sudah tepat pada titik ini bagi saya untuk memperingatkan kedua pimpinan DPR dan penasihat presiden, dalam istilah yang sama, untuk mengingatkan bahwa mereka sedang berbicara dengan badan musyawarah terbesar di dunia,” kata Roberts.
Dia meminta mereka untuk ”menghindari berbicara dalam cara dan menggunakan bahasa yang tidak kondusif bagi warga sipil secara umum”. (AP/AFP)
