Otoritas Palestina meminta negara-negara mitra di kawasan untuk tidak hadir dalam pengumuman ”Transaksi Abad Ini” yang diinisiasi Amerika Serikat. Bagi Palestina, proposal itu adalah petaka baru.
Oleh
Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir
·4 menit baca
AP PHOTO/EVAN VUCCI
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat tiba di Gedung Putih, Senin (27/1/2020), di Washington DC, AS.
KAIRO, KOMPAS —Kantor Kepresidenan Palestina, Selasa (28/1/2020), menyerukan para duta besar negara-negara Arab dan Islam di Washington DC agar tidak menghadiri acara pengumuman oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang ”Transaksi Abad Ini”.
Presiden Trump dijadwalkan akan menggelar acara deklarasi Transaksi Abad Ini di Gedung Putih pada Selasa malam waktu Washington DC, dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Ketua Partai Oposisi Biru-Putih di Israel, Benny Gantz.
Transaksi Abad Ini adalah proposal damai Israel-Palestina untuk mengakhiri konflik sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Presiden Trump mengklaim bahwa proposal itu sebagai langkah terbaik bagi Palestina dan bakal diterima warga Palestina.
Juru bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeinah, seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA, mengimbau para duta besar negara-negara Arab dan Islam yang mendapat undangan untuk menghadiri pengumuman Transaksi Abad Ini di Gedung Putih agar tidak mengikuti prosesi tersebut.
Abbas menyampaikan bahwa ia menolak transaksi apa pun yang mencerabut hak-hak rakyat Palestina.
Rudeinah mengklaim ada beberapa duta besar negara Arab dan Islam yang telah mengonfirmasi penolakan untuk hadir di acara prosesi itu.
Rudeinah menyebut Transaksi Abad Ini adalah konspirasi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerusalem Timur dan mengubur hak-hak dasar rakyat Palestina.
Adapun Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan tetap berpegang teguh atas solusi dua negara di atas tanah tahun 1967 dengan ibu kota Jerusalem Timur. Abbas menyampaikan bahwa ia menolak transaksi apa pun yang mencerabut hak-hak rakyat Palestina.
DOK KEMENLU RI
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani menyampaikan dukungan kepada Palestina dalam pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Palestina di New York, AS, Selasa (22/1/2020)
Mendukung PBB
Abbas dalam pembicaraan lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab juga menyampaikan kesediaan Palestina mewujudkan perdamaian sesuai dengan resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa dan menggelar perundingan damai dengan melibatkan negara kuartet perdamaian Timur Tengah dan negara
lain.
Negara kuartet perdamaian Timur Tengah beranggotakan PBB, Uni Eropa, AS, dan Rusia.
Abbas menyatakan, pihaknya menolak peran tunggal AS dalam perdamaian Timur Tengah karena keberpihakan AS kepada Israel.
Di Ramallah, Abbas, Senin lalu, mengungkapkan kepada anggota Faksi Fatah bahwa ia telah mendapat ancaman dari AS karena menolak menerima telepon dari Presiden Trump.
Sebelumnya, Minggu lalu, media Israel mengungkapkan bahwa Presiden Trump beberapa hari terakhir ini mencoba berbicara lewat telepon dengan Presiden Abbas untuk menyampaikan penjelasan tentang Transaksi Abad Ini tersebut. Namun, Abbas menolak menerima telepon dari Presiden Trump itu.
PM Palestina Mohammad Shtayyeh dalam sidang kabinet mingguan, Senin, mengatakan, Transaksi Abad Ini bertujuan mengubur isu Palestina.
Shtayyeh menyerukan agar masyarakat internasional tidak mendukung Transaksi Abad Ini yang jelas bertentangan dengan semua resolusi PBB terkait konflik Israel-Palestina.
AP/ADEL HANA
Seorang warga Palestina melintas di depan lokasi kantor pimpinan Hamas Ismail Haniya yang hancur akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza, Selasa (26/3/2019). Situasi Jalur Gaza memanas menyusul serangan roket dari Jalur Gaza ke Israel yang dituduh dilakukan oleh Hamas dan dibalas oleh Israel dengan serangan udara.
Petaka baru
Hamas, yang merupakan faksi Palestina terbesar setelah Faksi Fatah, juga menolak keras Transaksi Abad Ini.
Salah seorang juru bicara Hamas, Fawzi Barhum, kepada stasiun televisi Al Jazeera, mengatakan, Transaksi Abad Ini adalah petaka baru bagi rakyat Palestina.
Barhum menyebut Transaksi Abad Ini adalah provokasi ganda dari AS dan Israel terhadap rakyat Palestina. ”Merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Palestina untuk menggagalkan Transaksi Abad Ini,” tegasnya.
Faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza mengumumkan akan menggelar hari kemarahan atas Transaksi Abad Ini.
Sebaliknya, Presiden Trump, Senin lalu, mengimbau agar Palestina menerima Transaksi Abad Ini yang sangat baik bagi rakyat Palestina.
Trump mengklaim, beberapa negara Arab menyambut positif dan menerima Transaksi Abad Ini. Namun, Trump tidak menyebut nama negara Arab tersebut.
PM Netanyahu menyebut proposal damai AS itu adalah peluang abad ini.
Ketua Partai Biru-Putih yang beroposisi di Israel, Benny Gantz, juga menyatakan, Transaksi Abad Ini adalah penting dan historis. Namun, Gantz mengimbau AS membuka dialog dengan Palestina dan Jordania.
Transaksi Abad Ini adalah ilusi belaka yang gagal.
Ketua Partai Buruh yang beroposisi di Israel, Amir Peretz, mengatakan, solusi konflik Israel-Palestina harus berdasarkan solusi dua negara karena solusi lain akan membahayakan impian akan eksisnya negara Yahudi.
Menlu Iran Mohammad Javad Zarif lewat akun Twitternya menyebut, Transaksi Abad Ini adalah ilusi belaka yang gagal. Ia mengimbau agar solusi konflik Israel-Palestina melalui referendum rakyat di wilayah Palestina sekarang yang melibatkan warga Muslim, Yahudi, dan Kristen di wilayah tersebut untuk menentukan masa depan mereka.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, harian terkemuka Israel, Yedioth Ahronoth, dan stasiun televisi Israel saluran 7, Minggu (26/1), membocorkan isi Transaksi Abad Ini.
Isi proposal itu, antara lain, akan ada masa transisi atau masa pendahuluan selama empat tahun. Masa transisi itu adalah untuk antisipasi bagi Presiden Abbas dan pimpinan Palestina saat ini untuk menolak Transaksi Abad Ini. Proposal tersebut juga menyebutkan, berdirinya negara Palestina tanpa militer dan kedaulatan di atas tanah 70 persen wilayah Tepi Barat dengan ibu kota Suafat, 6-8 kilometer timur laut kota Jerusalem.
Kompleks Masjid Al Aqsa dan Gereja Al-Qiyamah di Jerusalem Timur berada di bawah kedaulatan negara Israel, tetapi manajemen dan administrasi ditangani bersama Israel-Palestina.
Bagian dari Transaksi Abad Ini adalah akan ada alokasi dana sebesar 50 miliar dollar AS untuk Palestina. Sebagian besar dana tersebut akan dipikul oleh negara-negara Arab kaya di Teluk.
