Harapan Demokrat Meredup, Saksi Sulit Dipanggil dalam Sidang Pemakzulan
Demokrat sudah membujuk empat senator Republik untuk menyetujui pemanggilan saksi, tetapi belum ada tanggapan positif. Demokrat menilai, jika Senat mengizinkan hal itu, elektabilitas Trump di pilpres AS 2020 bisa turun.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
WASHINGTON DC, KAMIS — Demokrat menginginkan persidangan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat memanggil saksi dan menghadirkan bukti baru. Namun, harapan itu mulai meredup karena ada rintangan dari Senat yang didominasi Republik.
Hingga persidangan pemakzulan Trump berlangsung pada Rabu (29/1/2020), saksi masih tidak dapat dipanggil. Persidangan itu malah dapat segera berakhir pada Jumat (31/1/2020).
Saat ini, persidangan pemakzulan Trump memasuki sesi tanya jawab. Sebanyak 100 senator bertanya kepada pihak penuntut atau tim dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pihak pembela dari perwakilan Gedung Putih. Senat terdiri dari 53 Republikan, 45 Demokrat, dan 2 independen.
Di tengah proses itu, Republik yang menguasai Senat memberi sinyal negatif mengenai prospek pemanggilan saksi. Senator John Barrasso dari Republik mengatakan, pemungutan suara terkait Trump bersalah atau tidak akan bisa dilakukan pada Jumat, 31 Januari.
Namun, saksi kemungkinan tidak akan dipanggil seperti yang diinginkan Demokrat. Momentumnya jelas menuju ke penilaian terakhir.
”Pemungutan suara akan dilakukan pada Jumat. Kami masih memiliki beberapa anggota yang mengatakan ingin mendengarkan jawaban sejumlah pertanyaan, tetapi di situlah momentumnya,” kata Barrasso.
Senator Republik lainnya memprediksi hasil yang sama dalam percakapan dengan wartawan pada masa istirahat persidangan. Sejak awal, Senat diperkirakan akan membebaskan Trump dalam persidangan pemakzulan tersebut.
Sebagai penuntut, DPR yang dipimpin Demokrat mendakwa Trump atas penyalahgunaan kekuasaan dan perintangan penyelidikan Kongres. Pada Juli 2019, Trump meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyelidiki bakal calon kandidat presiden dari Demokrat, Joe Biden, dan putranya, Hunter.
Sebelum menelepon Zelensky, Trump menunda pengiriman bantuan untuk Ukraina senilai 391 juta dollar AS. Padahal, bantuan itu telah disetujui Kongres AS.
Demokrat sudah membujuk setidaknya empat senator Republik untuk menyetujui pemanggilan saksi, tetapi belum ada tanggapan positif. Demokrat menilai, apabila Senat mengizinkan saksi memberikan pernyataan, elektabilitas Trump sebagai presiden petahana dapat terpengaruh menjelang pemilihan presiden (pilpres) pada 3 November 2020.
”Saya tidak tahu pasti (soal prospek pemanggilan saksi). Namun, nada dan pertanyaan para senator memang tidak ’membesarkan hati’,” ujar Senator Chris Coons dari Demokrat saat masa istirahat sidang.
Demokrat menilai, apabila Senat mengizinkan saksi memberikan pernyataan, elektabilitas Trump sebagai presiden petahana dapat terpengaruh menjelang pemilihan presiden pada 3 November 2020.
Demokrat juga terlihat tidak mengakui kekalahan. ”Naluri saya memberi tahu bahwa kami membuat kemajuan, kemajuan, dan kemajuan,” kata Ketua Fraksi Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer.
Jalan persidangan
Sesi tanya jawab dalam persidangan berisi sejumlah pernyataan kontroversial dari kubu pembela Trump. Pengacara Trump, Alan Dershowitz, menyampaikan argumen pembelaan atas kekuasaan presiden.
”Jika seorang presiden melakukan sesuatu yang dia percaya akan membantunya terpilih untuk kepentingan publik, itu tidak mungkin menjadi quid pro quo yang menimbulkan upaya pemakzulan,” ucap Dershowitz.
Istilah quid pro quo berasal dari bahasa Latin yang secara literal berarti ”sesuatu untuk sesuatu”. Dengan kata lain, istilah ini merujuk pada tindakan pemberian bantuan dengan harapan akan menerima imbalan.
Pernyataan tersebut memicu komentar pedas dari kalangan Demokrat. Alasannya, Republik mengisyaratkan, meminta campur tangan asing dalam pilpres AS merupakan hal yang wajar.
”Itu adalah salah satu hal paling aneh yang pernah saya dengar sebagai sebuah respons,” kata Senator Mazie Hirono dari Demokrat.
Secara terpisah, Wakil Penasihat Gedung Putih Patrick Philbin menjawab pertanyaan wartawan apakah Trump setuju campur tangan asing dalam pilpres AS adalah hal yang ilegal. Philbin mengatakan, permintaan yang hanya sebatas informasi bukanlah sesuatu hal yang melanggar undang-undang terkait keuangan dalam berkampanye. (REUTERS)