Fadli Zon Ditunjuk Jadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds

Sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds, Fadli Zon memiliki tugas membantu mengoordinasi solidaritas dan perjuangan parlemen dunia untuk Al-Quds.

Kompas

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds Syekh Hamid Abdullah al-Ahmar bersama Komite Sentral menunjuk Fadli Zon untuk menjabat Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds. Anggota DPR dari Partai Gerindra itu memiliki tugas membantu mengoordinasi solidaritas dan perjuangan parlemen dunia untuk Al-Quds.

Penunjukan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) tersebut diputuskan saat Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds (Palestina) yang ketiga, yang dilaksanakan di Malaysia pada 8-9 Februari 2020.

Selain Fadli Zon, anggota parlemen Turki, Nuredin Nabaty, juga ditunjuk menjadi Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds.

Atas penunjukan tersebut, Wakil Ketua DPR (2014-2019) itu mengatakan, jabatan yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang berat. Namun, di sisi lain, ini merupakan kehormatan karena Indonesia dipercaya oleh parlemen 40 negara peserta Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds agar membantu mengoordinasi kegiatan parlemen dunia terkait dengan isu Palestina.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah pelajar Indonesia mengibarkan dua bendera, Indonesia dan Palestina, saat acara ”Walk for Peace and Humanity” di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/10/2018). Acara tersebut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Malki. Kegiatan ini untuk memperkuat solidaritas dan pemahaman masyarakat terhadap peran Indonesia pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Fadli melanjutkan, Indonesia akan berdiri bersama akal sehat dan kemanusiaan, berjuang membela Palestina dan umat manusia dari penjajahan dan penindasan.

”Parlemen mempunyai jaringan luas ke negara masing-masing untuk memastikan komitmen dan keberpihakan pada kemerdekaan Palestina,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas, Minggu (9/2/2020).

Fadli juga menyatakan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Palestina sejalan dengan amanat konstitusi dan sejalan dengan garis politik luar negeri Indonesia. ”Indonesia selalu berdiri bersama rakyat Palestina,” ucapnya.

Tolak proposal Trump

Konferensi Liga Parlemen Dunia untuk Al-Quds dihadiri lebih dari 300 anggota parlemen dari 40 negara. Konferensi dibuka oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan ditutup oleh Wakil Perdana Menteri Wan Azizah binti Wan Ismail. Acara Liga Parlemen Dunia ini menghasilkan beberapa resolusi untuk isu Palestina, termasuk memilih kepemimpinan baru Liga Parlemen.

Baca juga: Trump Membeli Perdamaian Timur Tengah

REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mengumumkan proposal Transaksi Abad Ini, 28 Januari 2020.

Dengan tema ”Towards Effective Strategy to Defend Jerusalem”, semua pembicara dan peserta dari semua negara mengecam proposal yang ditawarkan Trump untuk masa depan Palestina yang berjudul Transaksi Abad Ini.

Mereka, menurut Fadli Zon, menganggap ide Trump menggambarkan rencana agresi baru kepada rakyat Palestina dan bentuk pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan usulan yang diberikan oleh semua negara, peserta konferensi menetapkan setidaknya empat hal terkait dengan Palestina. Pertama, mendukung hak Palestina untuk kembali dan menentukan nasib sendiri dan mendukung sepenuhnya negara Palestina menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya.

Kedua, menolak dan mengutuk ”Kesepakatan Abad Ini” yang merupakan kelanjutan kebijakan Amerika Serikat yang bias terhadap pendudukan dan diskriminasi Israel terhadap rakyat Palestina dan merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan hak asasi manusia.

AFP/EMMANUEL DUNAND

Gadis-gadis Palestina memegang petisi dengan peta era mandat Inggris atas Palestina (kiri) dan peta terkini wilayah Palestina tanpa wilayah dan permukiman yang dicaplok Israel. Unjuk rasa memprotes proposal perdamaian Timur Tengah yang dikenal sebagai Transaksi Abad Ini. Proposal itu diajukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Ketiga, segala negosiasi dan kesepakatan yang tidak memberikan hak penuh kepada rakyat Palestina akan berakhir dengan kegagalan dan hanya akan menghasilkan lebih banyak permusuhan dan kebencian. Ini akan mencegah pencapaian perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia.

Keputusan lainnya, semua negara peserta menegaskan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Palestina berjuang dengan segenap daya upaya menolak agresi Israel dan tindakan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka. Selain itu, menyerukan persatuan seluruh rakyat dunia, rakyat Palestina, dunia Arab, dan umat Islam serta membentuk fron internasional untuk menghadapi agresi dan pelanggaran yang terus berulang ini.

Dalam konferensi ketiga itu, semua peserta bersepakat pula untuk membentuk komite regional yang dibagi berdasarkan wilayah. Komite untuk memastikan perjuangan dunia membebaskan Palestina berjalan efektif, progresif, dan membuahkan hasil yang terukur.

Konferensi Liga Parlemen juga memutuskan formasi baru Komite Sentral atau kepemimpinan organisasi global.

Baca juga: Liga Arab Tolak Proposal AS

”Transaksi Abad Ini”

Transaksi Abad Ini adalah proposal damai Israel-Palestina untuk mengakhiri konflik sejak berdirinya negara Israel tahun 1948. Presiden Trump mengklaim bahwa proposal itu sebagai langkah terbaik bagi Palestina dan bakal diterima warga Palestina.

Proposal diumumkan Trump, Selasa (28/1/2020) malam, di Gedung Putih, Washington DC. Saat mengumumkan proposal itu, dia didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Di antara isi proposal, Jerusalem tetap menjadi ”ibu kota yang tak bisa dipisah” bagi Israel. Ia juga menetapkan kerangka waktu empat tahun bagi Palestina untuk menyetujui kerja sama keamanan dengan Israel. Trump mendesak Palestina menghentikan serangan-serangan Hamas ke Israel. Ia pun meminta Palestina menyiapkan lembaga-lembaga pemerintahan guna membentuk negara Palestina yang beribu kota di Abu Dis, bagian dari wilayah Jerusalem Timur.

Baca juga: Trump Rugikan Palestina

Abu Dis adalah sebuah desa di Tepi Barat, persis di sebelah timur perbatasan Israel untuk Jerusalem. Warga Palestina yang tinggal di Abu Dis terhalang oleh tembok beton yang tinggi dan pos-pos pemeriksaan aparat keamanan Israel. Proposal damai itu juga menyebut, akan ada transaksi tukar-menukar tanah. Palestina akan mendapat tanah tambahan di Gurun Negev dengan imbalan permukiman Yahudi di Tepi Barat akan berada di bawah kedaulatan negara Israel.

Proposal damai itu memberi waktu empat tahun sebagai masa transisi kepada Israel dan Palestina untuk menyetujui secara final terhadap proposal tersebut. Dalam tenggat itu, Palestina-Israel menggelar perundingan yang mungkin merevisi lagi butir-butir dalam proposal dan Israel dilarang membangun permukiman Yahudi baru.