Palestina Tolak Rencana Trump, RI Prakarsai Pertemuan Khusus
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut proposal perdamaian Timur Tengah yang diusung Presiden AS Donald Trump sebagai pemaksaan dari luar yang tidak dapat membawa perdamaian abadi di wilayah itu.
Oleh
Benny Dwi Koestanto
·4 menit baca
SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP
Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat berbicara di DK PBB di New York, Selasa (11/2/2020) waktu setempat.
NEW YORK, RABU — Presiden Palestina Mahmud Abbas meminta dunia harus menolak proposal perdamaian Timur Tengah yang diusung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Abbas menyebut rencana itu sebagai pemaksaan dari luar yang tidak dapat membawa perdamaian abadi di wilayah itu.
Permintaan Abbas itu disampaikan dalam pidatonya di Dewan Keamanan PBB Selasa (11/2/2020) waktu di New York, AS, atau Rabu (12/2/2020) pagi WIB. Dia menyebut rencana itu ibarat roti “keju Swiss" yang ditawarkan pada warga Palestina. Namun tawaran itu hanya akan membatasi kedaulatan Palestina.
"Saya ingin mengatakan kepada Donald Trump bahwa rencananya tidak dapat mencapai perdamaian dan keamanan karena membatalkan legitimasi internasional," kata Abbas kepada Dewan Keamanan.
Abbas mengacungkan peta besar Israel dan Palestina sebagaimana ditegaskan oleh Trump saat mengumumkan proposal perdamaian atas Palestina pada 28 Januari lalu. "Itu membatalkan semua hak Palestina. Ini tidak memenuhi aspirasi solusi dua negara," katanya.
SPENCER PLATT/GETTY IMAGES/AFP
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memegang peta Visi Perdamaian saat berbicara di Dewan Keamanan PBB, Selasa (11/2/2020) di New York, AS.
Pernyataan Abbas itu disampaikan dalam pertemuan khusus DK-PBB yang merupakan hasil dorongan Indonesia bersama Tunisia. Tujuan pertemuan itu adalah mendengarkan langsung pernyataan Abbas, khususnya pasca pengumuman proposal perdamaian yang disampaikan pada 28 Januari 2020.
“Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbukan keprihatinan banyak pihak, dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya”, papar Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani melalui siaran pers.
Langkah Indonesia dan Tunisia tersebut merupakan pelaksanaan keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam (OKI) minggu lalu.
DOK KEMENLU RI
Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani
Selain Presiden Palestina, hadir pula dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Guterres menegaskan posisi badan dunia tersebut mengenai konflik Israel-Palestina yang berdasarkan two-state solution sesuai dengan berbagai resolusi DK-PBB dan Majelis Umum PBB, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit.
Lebih lanjut, dalam pernyataannya, Abbas menegaskan bahwa perdamaian yang dipaksakan tidak akan abadi hasilnya. “Jika Anda memaksakan, maka perdamaian itu tidak akan bertahan lama, hal itu tidak akan bertahan lama," katanya. “Apa yang memberi Anda hak untuk menambahkan tanah ini?"
Abbas meyakini perdamaian antara Palestina dengan Israel tetap dapat dicapai. Syaratnya adalah kemitraan yang adil di antara kedua belah pihak. "Saya datang untuk membangun kemitraan yang adil. Kesepakatan ini bukan kemitraan internasional. Proposal ini dari satu negara, didukung oleh negara lain untuk diberlakukan."
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, Palestina menarik permintaan mereka agar digelar voting atas rancangan resolusi DK-PBB guna menolak proposal perdamaian Timur Tengah usulan Presiden AS Donald Trump. Rancangan tersebut dimotori Indonesia dan Tunisia.
Pencabutan permintaan Palestina itu dilakukan setelah diperkirakan pendukung rancangan resolusi DK-PBB tersebut tidak akan mencapai sembilan dari 15 anggota DK-PBB. Rancangan resolusi harus didukung sekurangnya sembilan anggota untuk bisa digelar voting di DK-PBB.
Meski saat voting rancangan resolusi itu bisa diveto AS, pendukung kuat Israel, langkah ini bisa memberi tekanan diplomatik pada AS dan Israel. Menurut rencana, jika diveto AS di DK-PBB, rancangan resolusi itu akan dibawa ke Sidang Majelis Umum PBB, seperti dalam isu pengakuan AS atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel, Desember 2017. Saat itu Palestina meraup dukungan melimpah saat voting di Majelis Umum PBB.
Pada pertemuan itu, Indonesia sampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina, seraya mengingatkan kembali peran PBB, terutama DK-PBB, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.
“Perkenankan saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina”, demikian disampaikan langsung Wakil Tetap RI untuk PBB, Dubes Dian Triansyah Djani kepada Presiden Palestina di pertemuan.
PERWAKILAN TETAP RI UNTUK PBB
Dian Triansyah Djani
Dalam pidatonya, Dubes Djani menegaskan posisi Indonesia yang jelas dan konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, yang mengakar kuat pada amanat konstitusi. Indonesia konsisten pada penyelesaian two-state solution dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina yang dapat berdampak pada upaya mencapai perdamaian.
Selanjutnya, ditekankan perlunya memulai kembali dialog dan negosiasi multilateral yang kredibel di antara pihak-pihak terkait. Selain itu juga digarisbawahi bahwa apapun solusi praktis dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional.
Indonesia juga mengingatkan bahwa DK-PBB berhutang kepada rakyat Palestina untuk menemukan solusi berkelanjutan atas situasi kemanusiaan rakyat Palestina yang sangat memprihatinkan. Sesuai dengan mandat UUD 1945, Indonesia akan meneruskan upaya diplomasi di PBB guna mendorong terpenuhinya hak-hak bangsa Palestina. (AFP/REUTERS)
