Perseteruan Erdogan-Gulen, Turki Perintahkan Penangkapan 695 Orang

Polisi Turki hingga kini masih rutin melakukan razia yang menargetkan para tersangka jaringan Fethullah Gulen. Operasi terbaru ini menandai eskalasi oleh polisi terhadap orang yang diduga pendukung Gulen.

AP PHOTO/HUSSEIN MALLA

Pasukan khusus Turki, Selasa (19/7/2016), di Ankara, Turki, berjalan di depan markas mereka yang rusak diserang jet-jet tempur Turki selama kudeta militer yang gagal, Jumat (15/7/2016).

Langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah Turki membungkam para pengikut ulama karismatik Turki, Fethullah Gulen (75), yang diduga melakukan kudeta gagal pada Juli 2016.

Media Pemerintah Turki menyebutkan, penangkapan 695 orang itu untuk mengintensifkan langkah terhadap jaringan ulama Gulen. Upaya kudeta pada Juli 2016 gagal dan menewaskan 250 orang.

Polisi Turki hingga saat ini masih secara rutin melakukan razia yang menargetkan para tersangka jaringan Gulen. Operasi terbaru tersebut menandai eskalasi oleh polisi terhadap orang yang diduga sebagai pendukung Gulen.

Baca  juga: Turki Perintahkan Tangkap 192 Pengikut Gulen

Percobaan kudeta itu dilancarkan beberapa satuan militer terhadap pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam pernyataan kepada publik, Erdogan tak ragu-ragu langsung menuduh gerakan ”negara tandingan” (parallel state) berada di balik upaya percobaan kudeta yang gagal itu.

MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/HANDOUT VIA REUTERS

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa (18/2/2020) memerintahkan penangkapan 695 orang, termasuk personel militer dan aparat di Kementerian Kehakiman Turki.

Gerakan ”negara tandingan” adalah sebutan untuk lawan politik atau musuh bebuyutan Erdogan saat ini, yaitu Gulen yang kini berdomisili di Pennsylvania, Amerika Serikat.

Media Turki, Anadolu, menyebutkan, upaya percobaan kudeta yang gagal itu adalah bagian dari proxy war antara Erdogan dan Gulen pada semua lini di Turki dalam beberapa tahun terakhir ini.

Gulen adalah ulama paling berpengaruh dan paling banyak pengikutnya di Turki. Bagi Erdogan, Gulen adalah lawan kelas berat.

Baca juga: Turki Tangkap Ratusan Tentara dan Polisi

Disebut gerakan ”negara tandingan” karena gerakan Gulen terakhir ini diduga ingin mengembangkan pengaruh di semua lini di Turki, termasuk di lembaga negara, seperti militer, kepolisian, dan peradilan.

Pengaruh gerakan Gulen disinyalir mencapai tingkat mengancam kedaulatan negara Turki, atau disebut negara dalam negara. Gulen membantah keras terlibat dalam percobaan kudeta itu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Fethullah Gulen, sang inspirator gerakan damai masyarakat sipil Turki.

Perseteruan Erdogan-Gulen saat ini adalah merupakan perseteruan paling rumit dan kompleks karena juga terjadi di tubuh lembaga-lembaga negara. Erdogan sering menyebutkan, menghadapi Gulen lebih rumit dibandingkan dengan menghadapi Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Konflik Erdogan dengan Gulen, yang merupakan sahabat lamanya, mulai mencuat tahun 2010. Saat itu, konflik dua sahabat lama tersebut dipicu oleh aksi Gulen mengkritik keras pemerintahan Erdogan yang mendukung pengiriman kapal Mavi Marmara untuk menembus blokade Jalur Gaza pada 2010.

Langkah terbaru

Dalam langkah terbaru, jaksa memerintahkan penangkapan terhadap 157 orang, termasuk 101 petugas yang bertugas dalam penyelidikan Angkatan Bersenjata Turki. Kantor berita swasta Demiroren melaporkan bahwa sekitar 100 orang sejauh ini telah ditahan dalam operasi itu.

Baca juga: Perlawanan Kaum Urban terhadap Erdogan

Di Ankara, ibu kota Turki, 71 orang akan ditahan dalam penyelidikan yang menarget para pendukung Gulen di Kementerian Kehakiman.

AFP/OMAR HAJ KADOUR

Militer Turki

Kemudian dilaporkan bahwa jaksa penuntut telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 467 tersangka lainnya di seluruh negeri yang terkait hubungan dengan Gulen sebagai bagian dari penyelidikan korupsi dalam pemeriksaan polisi pada 2009.

Erdogan selama beberapa tahun menuduh pendukung Gulen mendirikan ”negara tandingan” dengan menyusup ke kepolisian, peradilan, dan lembaga negara lainnya.

Sejak upaya kudeta Juli 2016, sekitar 80.000 orang telah dipenjara sambil menunggu persidangan dan sekitar 150.000 pegawai negeri sipil, personel militer dan lainnya dipecat dari pekerjaan mereka.

Sekutu-sekutu Barat Turki, termasuk Uni Eropa, serta kelompok-kelompok hak asasi telah mengkritik skala tindakan keras tersebut. Sementara itu, Pemerintah Turki mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut sebagai tanggapan terhadap ancaman keamanan Turki. (REUTERS/AP/AFP)